Newsom Larang Pejabat California Terbitkan Memecoin, Sebut 'Kebalikan Trump'
Baca dalam 60 detik
- Gubernur California Gavin Newsom menandatangani AB 2409 yang melarang pejabat publik setempat menerbitkan memecoin.
- Langkah ini dibarengi 10 RUU antikorupsi dan perlindungan konsumen, termasuk mekanisme ganti rugi korban penipuan kripto.
- Kebijakan ini berpotensi menjadi preseden regulasi aset digital di tingkat negara bagian, dengan implikasi bagi pasar global termasuk Indonesia.

Gubernur California Gavin Newsom resmi meneken undang-undang yang melarang pejabat publik di negara bagian tersebut menerbitkan memecoin, sebuah langkah yang oleh kantornya disebut sebagai "kebalikan dari Trump". Penandatanganan AB 2409 pada Minggu (28/9) itu menjadi sinyal keras bahwa politisi California tidak bisa lagi meraup keuntungan dari token yang terikat pada figur publik atau tren viral.
Larangan ini bukan regulasi tunggal. Newsom sekaligus mengesahkan 10 RUU lain yang menyasar korupsi dan perlindungan konsumen, termasuk aturan pengembalian dana bagi korban penipuan kripto serta prosedur hukum untuk menyita aset digital dari jaringan kriminal lintas negara. Langkah ini menempatkan California sebagai salah satu negara bagian paling agresif dalam membendung penyalahgunaan kripto oleh pejabat.
Kantor Newsom secara terbuka menuduh pemerintahan Trump melakukan korupsi dan konflik kepentingan, terutama melalui memecoin $TRUMP yang sempat viral. "Sementara penipuan bernama Donald Trump terus merugikan keluarga Amerika, California berjuang agar ekonomi kami berpihak pada rakyat, bukan pada yang berkuasa. Tidak ada pejabat yang boleh mengambil untung dari jabatannya," ujar Newsom dalam siaran persnya. Hingga berita ini diturunkan, kantor Trump belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Pertanyaan besar yang belum terjawab: apakah larangan ini juga berlaku surut untuk token meme yang sudah beredar, seperti $TRUMP? Presiden meluncurkan token tersebut tiga hari sebelum pelantikannya pada awal 2025. Dalam hitungan hari, harganya melesat dari di bawah $1 menjadi $75, mendorong kapitalisasi pasar menembus $14 miliar. Namun gelembung itu pecah secepat datangnya, meninggalkan kerugian besar bagi pemegang ritel.
Bagi pasar kripto global, langkah California ini bisa menjadi preseden. Jika negara bagian lain mengikuti, maka penerbitan token yang mengandalkan nama tokoh politik akan menghadapi risiko hukum yang lebih tinggi. Di sisi lain, larangan ini juga mempertegas pemisahan antara aset digital yang memiliki kegunaan jelas dan token yang murni spekulatif.
Dari sudut pandang politik, Newsom yang masa jabatannya berakhir Januari mendatang disebut-sebut sebagai kandidat kuat pada Pilpres 2028. Aksi tegasnya terhadap memecoin bisa menjadi modal untuk membangun citra sebagai penantang arus utama Trumpisme, sekaligus menggarisbawahi komitmen pada tata kelola yang bersih.
"Tidak ada pejabat yang boleh mengambil untung dari jabatannya โ dan kami menempatkan perlindungan yang lebih kuat agar hal itu tidak terjadi di negara bagian kami." โ Gavin Newsom, Gubernur California
Konteks Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappebti telah mengatur perdagangan aset kripto, namun belum ada aturan spesifik yang melarang pejabat atau tokoh publik menerbitkan token. Fenomena meme coin yang dikaitkan dengan figur politik juga mulai muncul di dalam negeri, meski skalanya jauh lebih kecil. Jika tren global mengarah pada pelarangan, regulator Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan langkah serupa untuk melindungi investor ritel dari risiko penipuan dan konflik kepentingan.
Ke depan, pertarungan regulasi aset digital akan semakin tajam menjelang pemilu di berbagai negara. Akankah langkah California diikuti yurisdiksi lain, atau justru menjadi preseden yang memicu perlawanan dari industri kripto? Yang jelas, batas antara inovasi dan eksploitasi politik semakin kabur.



