Pendidikan di Bawah Ancaman Bencana: Ribuan Sekolah Rusak, Masa Depan Terancam

Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.872 kejadian bencana di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merenggut 411 nyawa dan membuat lebih dari 5 juta orang mengungsi, tetapi juga melumpuhkan sektor pendidikan: lebih dari 2.000 fasilitas pendidikan rusak, dan puluhan ribu siswa serta guru terpaksa meninggalkan ruang kelas.

Data tersebut menggarisbawahi kerentanan sistem pendidikan nasional di tengah meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi dan geologis. World Risk Index 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia dengan skor risiko 39,80, di bawah Filipina (46,56) dan India (40,73). Artinya, hampir setiap tahun, sekolah-sekolah di berbagai daerah harus menghadapi ancaman yang sama tanpa kesiapan memadai.

Gempa Flores menjadi contoh paling anyar. Bencana itu berdampak pada lebih dari 2.000 satuan pendidikan, dengan 261.000 siswa dan 29.000 guru terdampak. Delapan orang meninggal dunia, dan lebih dari 60.000 warga sekolah harus mengungsi. Kerusakan fisik bangunan sekolah bukan satu-satunya masalah; proses belajar-mengajar terhenti total, memicu risiko putus sekolah dan trauma berkepanjangan.

“Setiap tahun lebih dari 2.500 satuan pendidikan terdampak bencana, dengan akumulasi 72.000 sekolah dalam 15 tahun terakhir,” demikian data Kemendikdasmen 2024 yang dikutip dalam kolom Kompas.

Bagi Indonesia, persoalan ini bukan sekadar catatan statistik. Pendidikan adalah fondasi mobilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Ketika sekolah rusak, generasi muda kehilangan kesempatan mengasah keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Investasi sumber daya manusia pun tergerus, memperlambat upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki kerangka kebijakan, seperti Program Sekolah Aman Bencana dan integrasi kurikulum kebencanaan. Namun, implementasinya masih jauh dari kata merata. Anggaran mitigasi dan rehabilitasi pascabencana sering kali kalah prioritas dibandingkan belanja rutin. Sementara itu, banyak sekolah dibangun tanpa standar tahan gempa atau jalur evakuasi yang memadai.

Dari kacamata investor dan pelaku usaha, ketidakpastian ini menciptakan risiko jangka panjang. Daerah yang sering dilanda bencana cenderung mengalami penurunan kualitas tenaga kerja dan terganggunya rantai pasok lokal. Sektor properti dan infrastruktur juga menghadapi tekanan biaya akibat kerusakan berulang. Tanpa strategi adaptasi yang serius, daya saing ekonomi wilayah-wilayah rawan bencana akan terus tergerus.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah bencana akan kembali terjadi, melainkan seberapa siap sistem pendidikan kita menghadapinya. Apakah pemerintah akan menjadikan penguatan infrastruktur sekolah dan pelatihan kebencanaan sebagai prioritas anggaran? Ataukah kita akan terus menyaksikan anak-anak kehilangan masa belajar setiap kali alam murka?