Bupati Gowa Jadi Tersangka: Empat Modus Pemerasan yang Mengguncang Sulawesi Selatan
Baca dalam 60 detik
- Kortas Tipidkor Polri menetapkan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pengembang dan pelaku usaha minimarket.
- Penyidik menemukan empat peristiwa pemerasan, termasuk permintaan uang Rp1โ1,5 juta per rumah untuk pengurusan PKKPR dan Rp85 juta per gerai minimarket baru.
- Kasus ini menyoroti praktik korupsi di sektor perizinan daerah yang dapat menghambat iklim investasi dan meningkatkan biaya berusaha di daerah.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polri resmi menetapkan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap sejumlah pihak. Penetapan status tersangka ini menandai babak baru penegakan hukum terhadap kepala daerah yang diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/9/2026), Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo mengungkapkan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara yang melibatkan penyidik dari Kortas Tipidkor Polri, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, dan Satreskrim Polresta Gowa. โForum telah menyepakati penetapan Bupati Gowa, saudari HT, sebagai tersangka,โ ujar De Deo.
Penyidikan yang berlangsung sejak beberapa waktu lalu telah memeriksa 30 saksi dan empat ahli, terdiri dari ahli pidana, ahli hukum perusahaan, ahli bahasa, dan ahli pemerintahan daerah. Selain itu, penyidik menggeledah empat lokasi: rumah jabatan Bupati Gowa, kantor Bupati Gowa, kediaman seorang kepercayaan berinisial HA, dan rumah seseorang berinisial RP. Dari rangkaian pemeriksaan itu, penyidik mengidentifikasi empat peristiwa pemerasan yang berbeda.
Peristiwa pertama terkait pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan. Menurut De Deo, Husniah meminta daftar pemohon dan hasil pembahasan PKKPR dilaporkan kepadanya. Ia kemudian memerintahkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) untuk meminta uang kepada pengembang dengan hitungan berdasarkan jumlah rumah yang akan dibangun, yakni sekitar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per unit. Dalam praktiknya, PT Royal Persada menyerahkan Rp100 juta dan PT Renjana Rp50 juta melalui sopir pribadi Husniah.
Peristiwa kedua berkaitan dengan pembukaan gerai minimarket di Kabupaten Gowa. Setelah bertemu dengan perwakilan minimarket, Husniah diduga mengarahkan mereka untuk berkoordinasi dengan HA, yang disebut sebagai orang kepercayaannya. โSaudari HT melalui saudara HA meminta dana dengan dalih seolah-olah sebagai CSR sebesar Rp85 juta untuk setiap pembukaan gerai baru,โ jelas De Deo. Modus ini menyerupai pungutan liar yang dibungkus sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.
Dua peristiwa lainnya masih dalam penelusuran penyidik, namun pola yang sama terlihat: penggunaan kekuasaan untuk meminta imbalan atas izin atau fasilitas yang seharusnya diberikan tanpa syarat. Kasus ini menjadi cermin betapa rentannya tata kelola perizinan di daerah terhadap praktik korupsi.
โPenyidik menemukan fakta bahwa Husniah meminta daftar pemohon dan hasil pembahasan PKKPR dilaporkan kepadanya, lalu memerintahkan Kadis Perkimtan untuk meminta uang kepada pengembang,โ kata Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo.
Bagi pelaku usaha, terutama pengembang properti dan peritel modern, kasus ini menjadi pengingat bahwa biaya tidak resmi dapat menggerus margin dan kepastian usaha. Di banyak daerah, proses perizinan yang berbelit sering kali menjadi celah bagi oknum pejabat untuk meminta imbalan. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan dunia usaha, tetapi juga konsumen akhir yang menanggung kenaikan harga akibat biaya siluman.
Dari perspektif investasi, penetapan tersangka terhadap seorang kepala daerah dapat memicu ketidakpastian jangka pendek di Kabupaten Gowa. Proyek-proyek properti dan ekspansi ritel mungkin tertunda sementara waktu, menunggu kejelasan hukum. Namun, penegakan hukum yang tegas justru diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi jangka panjang. Pemerintah pusat dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pemerintah daerah, terutama dalam penerbitan izin yang berdampak pada dunia usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat memperkuat sistem pencegahan, misalnya melalui digitalisasi perizinan dan pengawasan berlapis. Tanpa perbaikan sistemik, potensi korupsi di sektor perizinan akan terus berulang.
Ke depan, publik akan menantikan apakah penyidikan ini akan mengungkap jaringan yang lebih luas atau hanya berhenti pada satu kepala daerah. Pertanyaan besarnya: akankah kasus ini menjadi titik balik perbaikan tata kelola perizinan di daerah, atau sekadar riak kecil yang tenggelam dalam pusaran birokrasi?



