Kortas Tipidkor Bantah Intervensi dalam Kasus Bupati Gowa, Ungkap Empat Modus Pemerasan
Baca dalam 60 detik
- Kortas Tipidkor Polri menegaskan tidak ada tekanan pihak luar dalam penetapan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka.
- Penyidik mengendus empat praktik pemerasan yang menyasar pengembang properti hingga peritel modern, dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
- Penyitaan aset mewah senilai total belasan miliar rupiah menandakan penanganan kasus bergerak ke arah pembuktian TPPU.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menegaskan bahwa penyidikan terhadap Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, tidak dipengaruhi oleh tekanan pihak mana pun. Penegasan ini muncul menyusul sorotan publik atas status Sitti sebagai adik dari mantan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri, Komjen (Purn) Fadil Imran.
Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, membantah keras anggapan adanya intervensi. โTidak ada kaitannya, tidak ada intervensi,โ ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/9). Ia menekankan bahwa proses hukum berjalan murni berdasarkan bukti yang dihimpun penyidik.
Kasus ini mencuat setelah Kortas Tipidkor menetapkan Sitti sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidik mengungkap empat modus pemerasan yang berbeda, menyasar berbagai sektor usaha di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Modus pertama terkait pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diminta oleh pengembang perumahan. Kedua, pemerasan terhadap Indomaret dengan dalih dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp85 juta untuk setiap pembukaan gerai baru. Ketiga, permintaan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Perumahan Royal Spring, di mana Sitti disebut meminta satu unit rumah dengan potongan harga 70 persen dari harga awal Rp1,4 miliar sebagai syarat persetujuan site plan Sakura 2. Keempat, permintaan dana sponsor Rp100 juta kepada Indomaret untuk pembukaan gerai Beautiful Malino, yang dananya ditransfer langsung ke penyelenggara acara.
Penyidik juga menyita sejumlah aset milik Sitti. Selain rumah di Royal Spring dan Waterfront Makassar, polisi mengamankan satu unit mobil Toyota HiAce tahun 2025 dengan nomor polisi DD 7010 HT senilai sekitar Rp682 juta. Penyitaan ini menjadi bagian dari upaya membuktikan aliran dana hasil korupsi.
โPenyitaan aset adalah langkah strategis untuk memastikan tidak ada celah bagi pelaku menikmati hasil kejahatan,โ ujar De Deo.
Kasus ini menyoroti praktik maladministrasi di tingkat daerah yang kerap menjerat pelaku usaha. Modus pemerasan terhadap peritel modern dan pengembang properti menunjukkan bagaimana izin usaha bisa menjadi alat tekan. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap kepala daerah yang memiliki koneksi politik tinggi menjadi ujian integritas institusi kepolisian.
Bagi dunia usaha, kasus ini mempertegas risiko operasional ketika berhadapan dengan pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Pelaku usaha di daerah dituntut lebih waspada dan berani melaporkan permintaan di luar ketentuan. Sementara itu, pemerintah pusat perlu memperkuat pengawasan terhadap proses perizinan di daerah agar tidak menjadi sumber rente.
Ke depan, publik akan menyoroti apakah penyidikan ini benar-benar bebas dari intervensi, terutama mengingat latar belakang keluarga tersangka. Transparansi penanganan kasus akan menjadi indikator kredibilitas Kortas Tipidkor dalam membersihkan praktik korupsi di pemerintahan daerah.



