ICW: Lapas Mewah Cibinong Bukan Sekadar Pelanggaran Administratif, Ada Indikasi Jual-Beli Privilege
Baca dalam 60 detik
- ICW menilai temuan Ombudsman soal bangunan mewah di Lapas Cibinong mengindikasikan dua modus korupsi pemasyarakatan: perlakuan istimewa dan izin keluar yang disalahgunakan.
- Desakan agar KPK menelusuri aliran dana dan kemungkinan suap menyasar praktik jual-beli fasilitas yang berulang sejak era Gayus hingga kasus Sukamiskin.
- Investigasi internal Kementerian Imipas baru berfokus pada status rumah dinas, sementara ICW menuntut pengusutan aktor dan transaksi di baliknya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan temuan Ombudsman tentang bangunan mewah berfasilitas lengkap di Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Bogor, tidak bisa direduksi menjadi persoalan administratif. Lembaga pemantau korupsi itu menilai kasus ini menyentuh dua dari lima modus korupsi pemasyarakatan yang telah mereka petakan sejak 2011: pemberian perlakuan istimewa kepada narapidana dan penyalahgunaan izin keluar lapas.
Dalam pernyataan resmi Jumat (25/9), ICW memerinci bentuk fasilitas khusus yang kerap muncul dalam kasus serupa, mulai dari sel dengan standar berbeda, akses elektronik, makanan khusus, ruang yang jauh lebih nyaman, hingga kebebasan keluar-masuk tanpa alasan yang dibenarkan regulasi. Pola semacam ini, menurut ICW, bukan barang baru dan telah berulang dalam beberapa dekade terakhir.
ICW merujuk kembali pada kasus Gayus Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terjerat perkara mafia pajak. Pada 2010, Gayus tertangkap kamera sedang menonton turnamen tenis di Bali, dan lima tahun berselang ia kembali menjadi sorotan karena terlihat makan di sebuah restoran Jakarta. Kasus pertama menjerat Kepala Rutan Mako Brimob Kompol Iwan Siswanto yang terbukti menerima suap dan divonis empat tahun penjara, sedangkan insiden 2015 berujung pada pemindahan Gayus ke Lapas Gunung Sindur.
Bagi ICW, pengalaman Lapas Sukamiskin menjadi cermin bahwa pemberian fasilitas dan izin keluar dapat berkembang menjadi transaksi jual-beli ketika ada imbalan kepada pihak berwenang. Karena itu, mereka menilai perdebatan tentang status bangunan—apakah rumah dinas atau bukan—justru mengaburkan inti persoalan. Yang harus dibongkar adalah dugaan jual-beli privilege: siapa membayar, siapa menerima, siapa memberi fasilitas, dan bagaimana akses itu bisa diberikan kepada narapidana tertentu.
"Dugaan adanya suap dan gratifikasi perlu diperiksa untuk mengetahui apakah kembali terjadi pola lama di dalam lapas, yaitu pemberian fasilitas, akses, atau kebebasan tertentu sebagai privilege yang diperoleh melalui suap kepada petugas atau bahkan kepala lapas," tulis ICW.
ICW pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak, termasuk memeriksa kemungkinan transaksi dan aliran dana yang melibatkan pejabat maupun petugas pemasyarakatan. Desakan ini muncul di tengah sorotan publik yang belum surut terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan, yang berulang kali menjadi titik lemah penegakan hukum.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Internal Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mendatangi Lapas Cibinong pada hari yang sama. Agus menyatakan pihaknya akan mendalami apakah rumah pegawai tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukan atau disalahgunakan untuk kepentingan lain. "Ini kita akan dalami," ujarnya kepada wartawan.
Langkah investigasi internal itu memang penting, tetapi ICW menekankan bahwa fokus pada legalitas bangunan tidak cukup. Tanpa penelusuran aliran dana dan aktor di baliknya, temuan Ombudsman berisiko berhenti sebagai sanksi administratif tanpa efek jera. Pengalaman sejumlah kasus menunjukkan bahwa fasilitas istimewa di lapas sering kali merupakan pintu masuk bagi praktik suap yang lebih sistemik.
Konteks Indonesia menjadi relevan karena lembaga pemasyarakatan berada di persimpangan antara pembinaan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika pengawasan melemah, lapas dapat berubah menjadi ruang transaksi yang merugikan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kasus Cibinong, jika tidak ditangani secara menyeluruh, berpotensi memperkuat persepsi bahwa hukuman bagi koruptor bisa dinegosiasikan.
Ke depan, publik akan menantikan apakah KPK benar-benar menindaklanjuti desakan ICW ataukah kasus ini menguap setelah investigasi internal selesai. Pertanyaannya sederhana: apakah negara mampu membongkar jaringan jual-beli fasilitas di lapas, atau pola lama kembali terulang dengan wajah baru?



