KPU Akui Norma Pengecualian Ijazah SMA di PKPU 19/2023 Hanya untuk Pilpres 2024
Baca dalam 60 detik
- Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan Pasal 18 Ayat (3) PKPU 19/2023 yang membebaskan syarat ijazah SMA bagi calon dengan gelar luar negeri memang dirancang spesifik untuk Pilpres 2024.
- Pengakuan ini muncul saat sidang PHPU di MK, di mana hakim konstitusi mempertanyakan dasar hukum dan konsistensi aturan tersebut dengan pemilu sebelumnya.
- Terungkap bahwa norma serupa tidak pernah ada di Pilpres 2019, memicu pertanyaan tentang preseden hukum dan potensi ketidakpastian regulasi pencalonan di masa depan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya membuka kartu soal asal-usul aturan yang membebaskan syarat bukti kelulusan SMA bagi calon presiden atau wakil presiden yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (23/9/2026) malam, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa norma dalam Pasal 18 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 itu memang disusun khusus untuk menghadapi kontestasi 2024, bukan sebagai aturan umum yang berlaku lintas pemilu.
Pernyataan itu keluar setelah Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menelusuri jejak regulasi tersebut. Ia ingin memastikan apakah ketentuan pengecualian ijazah sekolah menengah itu memang dirancang untuk setiap pilpres, atau hanya berlaku pada satu edisi tertentu. "Apakah norma ini dibuat untuk semua persyaratan calon presiden, atau spesifik hanya untuk Pilpres 2024?" tanya Enny, seperti dikutip dari ruang sidang.
Jawaban Afifuddin membuka babak baru dalam persidangan. Ia mengakui bahwa aturan itu tidak muncul di pemilu-pemilu sebelumnya. Komisioner KPU Idham Kholid menambahkan bahwa penyusunan norma tersebut merujuk pada Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Legalisasi Ijazah Luar Negeri serta Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyetaraan Khusus Pendidikan Tinggi. Namun, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti jeda waktu yang panjang antara terbitnya Permendikbud 2014 dan Pilpres 2024, serta mempertanyakan apakah aturan penyetaraan ijazah luar negeri pernah ada di PKPU pemilu lima tahun sebelumnya.
"Materi yang menyatakan bahwa calon presiden atau wakil presiden dengan penyetaraan luar negeri itu, sudah ada atau tidak di PKPU sebelumnya, pemilu 2019?" cecar Saldi. Afifuddin menjawab tegas bahwa aturan tersebut belum pernah diatur sebelum 2024. Enny pun menyimpulkan, "Itu yang saya minta jawabannya sebetulnya."
Bagi publik, pengakuan ini bukan sekadar detail administratif. Ia menyentuh inti integritas proses pencalonan: sejauh mana aturan main dapat diubah atau diciptakan untuk mengakomodasi situasi tertentu. Dalam konteks Pilpres 2024, norma tersebut menjadi salah satu pijakan yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres meski tidak melalui jalur pendidikan menengah dalam negeri. Pemohon dalam sengketa ini menilai ada perlakuan istimewa yang merusak asas kesetaraan antar-kandidat.
Dari kacamata hukum tata negara, pengakuan KPU bahwa aturan itu spesifik untuk satu edisi pemilu dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, KPU berdalih bahwa regulasi teknis memang bisa menyesuaikan kebutuhan zaman, terutama untuk mengakomodasi calon dengan latar pendidikan internasional yang sah secara hukum. Di sisi lain, preseden ini membuka ruang kritik bahwa penyelenggara pemilu memiliki diskresi lebar untuk membentuk norma yang hanya berlaku pada satu siklus, tanpa melalui pembahasan publik yang memadai.
"Norma itu juga digunakan dalam Pilkada sebelum dan setelah Pilpres 2024," ujar Afifuddin, berusaha menegaskan bahwa aturan tersebut tidak sepenuhnya eksklusif.
Namun, pernyataan itu tidak serta-merta meredakan pertanyaan tentang konsistensi. Sebab, jika norma serupa dipakai di pilkada, mengapa baru muncul di PKPU 2023 dan tidak di PKPU pemilu sebelumnya? Pertanyaan ini mengarah pada persoalan yang lebih dalam: apakah penyusunan PKPU selama ini cukup partisipatif dan transparan, atau justru rentan diarahkan untuk kepentingan elektoral jangka pendek.
Bagi investor dan pelaku pasar, ketidakpastian regulasi semacam ini bisa menjadi sinyal yang mengganggu. Dunia usaha kerap menuntut kepastian aturan, termasuk di ranah politik. Ketika aturan pencalonan dapat berubah mengikuti kebutuhan satu peristiwa, risiko kebijakan jangka panjang pun meningkat. Stabilitas politik yang menjadi fondasi iklim investasi bergantung pada seberapa kokoh lembaga penyelenggara pemilu memegang prinsip keadilan dan keterbukaan.
Ke depan, Mahkamah Konstitusi akan menjadi penentu apakah praktik ini dapat diterima secara konstitusional atau justru menjadi preseden buruk yang perlu dikoreksi. Jika MK membiarkan norma eksklusif semacam ini, bukan tidak mungkin setiap pilpres berikutnya akan diwarnai upaya serupa untuk menyesuaikan aturan dengan kandidat tertentu. Sebaliknya, jika MK memperkuat standar bahwa setiap pengecualian harus melalui uji publik yang ketat, penyelenggara pemilu dituntut lebih berhati-hati dalam menyusun regulasi. Pertanyaannya, apakah KPU akan merevisi pendekatannya, atau menunggu putusan yang bisa mengikat secara permanen?



