Taiwan Siapkan Anggaran Pertahanan Terbesar Sepanjang Sejarah: Tembus NT$1,12 Triliun di 2027

Pemerintah Taiwan akan mengajukan anggaran pertahanan tertinggi sepanjang sejarah untuk tahun 2027, menembus angka satu triliun dolar Taiwan untuk pertama kalinya. Presiden Lai Ching-te mengumumkan rencana tersebut pada Senin (17/8) di tengah meningkatnya tekanan militer dari China dan kekhawatiran global akan komitmen Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kantor Presiden, Lai mengungkapkan total belanja pertahanan tahun depan—menggabungkan anggaran tahunan dan anggaran khusus—akan mencapai NT$1,1225 triliun (sekitar US$35,2 miliar). Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 persen produk domestik bruto (PDB) Taiwan, menandai lompatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Langkah ini bukan sekadar angka. Taiwan selama bertahun-tahun berupaya memperkuat militernya dengan mengadopsi strategi perang asimetris, termasuk pengadaan drone dan persenjataan ringan yang lincah. Pemerintah Lai berkomitmen meningkatkan belanja pertahanan hingga 5 persen dari PDB pada 2030, sebuah target yang ditekan keras oleh Washington agar Taiwan lebih serius dalam menjaga keamanannya sendiri.

Namun, di balik ambisi tersebut, Presiden Lai justru menghadapi kebuntuan politik di dalam negeri. Parlemen Taiwan yang dikuasai partai oposisi—Kuomintang (KMT) yang cenderung dekat dengan China dan Partai Rakyat Taiwan (TPP)—telah memangkas anggaran khusus pertahanan sebesar sepertiga dari yang diajukan Partai Progresif Demokratik (DPP) pada Mei lalu. Oposisi bahkan memangkas sekitar US$15 miliar yang semula dialokasikan untuk pengadaan drone dalam negeri dan program penguatan pertahanan lainnya.

Ketegangan ini berujung pada keterlambatan pengesahan anggaran tahunan 2026 yang baru disetujui Jumat lalu, setelah tertunda hampir delapan bulan—rekor keterlambatan terpanjang dalam sejarah parlemen Taiwan. Pemangkasan anggaran tahun ini mencapai NT$48 miliar (sekitar 1,6 persen), dan parlemen diperkirakan akan menerima proposal anggaran 2027 untuk ditinjau pada akhir Agustus. Sementara itu, para legislator masih memperdebatkan usulan investasi drone senilai miliaran dolar yang bisa disahkan pekan ini.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat posisi strategisnya di kawasan. Ketegangan di Selat Taiwan tidak hanya berdampak pada rantai pasok global, tetapi juga memengaruhi stabilitas keamanan Asia Tenggara. Indonesia, yang selama ini menjalin hubungan dagang erat dengan China dan Taiwan, perlu mencermati bagaimana eskalasi ini dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan dan arus investasi.

Para analis menilai bahwa peningkatan belanja pertahanan Taiwan adalah respons langsung terhadap ancaman militer China yang semakin nyata. Namun, tanpa dukungan penuh dari parlemen, efektivitas kebijakan ini masih diragukan. Keputusan oposisi untuk memangkas anggaran justru dapat melemahkan upaya Taiwan dalam membangun kekuatan deterensi yang kredibel.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Taiwan mampu menjaga konsistensi kebijakan pertahanannya di tengah polarisasi politik domestik. Dengan parlemen yang akan segera meninjau anggaran 2027, semua mata tertuju pada apakah kompromi dapat dicapai atau justru semakin memperdalam kebuntuan. Satu hal yang pasti: Taiwan berada di persimpangan antara ambisi mempertahankan diri dan realitas politik yang penuh hambatan.