Agen Properti Singapura Diduga 'Pinjam' Transaksi demi Perpanjang Lisensi: Celah Regulasi yang Mengkhawatirkan

Singapura, 12 Juni 2025 — Menjelang penerapan aturan baru yang mewajibkan agen properti menyelesaikan minimal tiga transaksi dalam tiga tahun untuk memperpanjang lisensi, sejumlah agen tidak aktif dikabarkan 'meminjam' transaksi dari rekan kerja agar tetap memenuhi syarat. Praktik ini, yang diungkapkan oleh delapan agen kepada CNA, berpotensi menggagalkan upaya regulator dalam memastikan agen properti memiliki pengetahuan terkini dan memberikan nasihat akurat kepada klien.

Aturan yang akan berlaku mulai 2027 ini dirancang untuk 'menyaring' agen yang kurang aktif, namun celahnya mulai terlihat. Beberapa agen aktif mengaku dapat mencatatkan transaksi atas nama agen tidak aktif yang tidak terlibat dalam deal, dengan komisi yang kemudian dialihkan. Seorang agen paruh waktu yang bertransaksi sekitar sekali setahun bahkan menyebut praktik ini 'mudah' dilakukan, misalnya dengan melibatkan agen tidak aktif dalam transaksi sewa kamar kecil senilai beberapa ratus dolar.

Data dari Council for Estate Agencies (CEA) menunjukkan sekitar 40 persen agen yang terdaftar sejak 2023 tidak mencapai tiga transaksi residensial dalam tiga tahun terakhir, dengan median hanya dua transaksi per tahun. Angka ini menyoroti tantangan besar bagi ribuan agen, terutama mereka yang berstatus paruh waktu atau baru memulai karier. Bagi agen yang tidak memenuhi syarat, tersedia opsi ujian penyegaran yang akan fokus pada pengetahuan praktik esensial, namun detailnya baru akan diumumkan pada paruh pertama 2029.

Praktik 'pinjam transaksi' ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menyesatkan publik tentang kompetensi agen. Nicholas Mak, kepala riset Mogul.sg, menegaskan bahwa hal ini 'mengolok-olok kebijakan dan regulasi pemerintah'. Ia mengusulkan pengetatan audit, peningkatan sanksi, dan kenaikan jumlah transaksi minimum. Sementara itu, CEA mengingatkan bahwa memberikan informasi palsu adalah pelanggaran yang dapat berujung pada denda hingga S$10.000 atau penjara 12 bulan.

Di sisi lain, beberapa agen besar seperti ERA dan PropNex menyatakan akan memperketat kepatuhan internal. ERA akan meningkatkan pelatihan legal dan kepatuhan, serta memanfaatkan data komisi yang akan dikumpulkan CEA mulai tahun depan untuk mencocokkan transaksi. PropNex menegaskan tidak akan mencatat transaksi atas nama agen yang tidak terlibat, namun mengakui adanya tantangan dalam mengakui kontribusi tim tanpa melemahkan integritas kerangka kerja. Mereka berencana berdialog dengan CEA untuk mencari solusi.

Bagi Indonesia, fenomena ini relevan mengingat industri properti Tanah Air juga menghadapi tantangan serupa dalam hal profesionalisme dan regulasi. Badan Pertanahan Nasional dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) dapat mengambil pelajaran dari upaya Singapura dalam menjaga kualitas agen properti. Meski regulasi di Indonesia belum seketat itu, kebutuhan akan standar kompetensi dan pengawasan yang lebih baik semakin mendesak, terutama dengan maraknya agen properti yang tidak aktif namun tetap beroperasi.

Seorang agen tidak aktif yang diwawancarai CNA, Wesley Ong (25), memilih melepas lisensinya daripada bergantung pada transaksi orang lain. 'Pada akhirnya, Anda tetap tidak menghasilkan apa-apa. Untuk apa?' ujarnya. Sikap ini mencerminkan dilema banyak agen: mempertahankan lisensi demi gengsi atau peluang masa depan, atau keluar dari industri yang semakin menuntut kinerja nyata. Pertanyaan besarnya, apakah regulator akan mampu menutup celah ini sebelum 2027, atau justru memicu gelombang pengunduran diri agen yang tidak siap?