APBD-P Jatim 2026 Tembus Rp29,86 Triliun: Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Prioritas

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 dengan total belanja Rp29,86 triliun, naik Rp2,64 triliun dari APBD murni, yang diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Langkah ini diumumkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Senin (16/6), dan langsung menjadi sorotan karena memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 yang telah diaudit BPK.

Kebijakan belanja ini diarahkan untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, hingga pengendalian inflasi. Menurut Khofifah, peningkatan anggaran tersebut dimungkinkan berkat SiLPA 2025 sebesar Rp3,38 triliun yang menjadi penopang utama ekspansi fiskal. Dengan demikian, ruang fiskal daerah tidak hanya bergantung pada pendapatan berjalan, tetapi juga memanfaatkan sisa dana tahun sebelumnya yang telah diverifikasi.

Dari sisi alokasi, sektor pendidikan menerima jatah terbesar dengan Rp9,53 triliun atau 31,93 persen dari total belanja. Dana ini antara lain digunakan untuk menambah beasiswa bagi 50 ribu siswa dari keluarga kurang mampu serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Sementara itu, infrastruktur mendapat Rp8,27 triliun (32,90 persen di luar transfer), dengan fokus pada peningkatan kemantapan jalan provinsi, perbaikan fasilitas publik, dan normalisasi sungai. Kesehatan juga tidak ketinggalan, dialokasikan Rp6,18 triliun untuk memperkuat layanan, termasuk penambahan layanan kesehatan bergerak.

Di sisi pendapatan, Pemprov Jatim menargetkan penerimaan Rp26,49 triliun, naik Rp183,77 miliar. Kenaikan ini ditopang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari retribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan insentif pemerintah pusat atas keberhasilan Jatim menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Meski demikian, APBD-P ini tetap mencatat defisit Rp3,37 triliun, yang menurut Khofifah akan ditutup sepenuhnya dari SiLPA 2025. Selain itu, pengeluaran pembiayaan Rp9,17 miliar dialokasikan untuk membayar cicilan pokok utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT SMI.

Bagi pengamat kebijakan publik, langkah ini menunjukkan keberanian Pemprov Jatim dalam memanfaatkan sisa anggaran untuk program prioritas, namun juga memunculkan catatan tentang ketergantungan pada dana non-berkelanjutan. "Penggunaan SiLPA memang lazim, tetapi perlu diingat bahwa ini bukan sumber pendapatan yang berulang. Tahun depan, pemerintah harus mencari sumber pertumbuhan baru," ujar seorang analis kebijakan fiskal yang enggan disebut namanya.

Konteks Indonesia menunjukkan bahwa banyak daerah menghadapi dilema serupa: meningkatkan belanja untuk memenuhi kebutuhan publik sambil menjaga kesehatan fiskal. Jatim, sebagai salah satu provinsi dengan ekonomi terbesar, menjadi barometer bagaimana daerah mengelola transisi dari pemulihan ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan Jatim menekan pengangguran terbuka juga menjadi modal untuk menarik insentif pusat, yang turut memperkuat posisi tawar daerah dalam perencanaan anggaran.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah alokasi besar untuk infrastruktur dan pendidikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, atau justru hanya menjadi proyek jangka pendek. Dengan defisit yang masih ada, kemampuan Pemprov Jatim untuk mengelola utang dan menjaga likuiditas akan menjadi ujian. Masyarakat tentu berharap program beasiswa dan perbaikan jalan benar-benar dirasakan dampaknya, bukan sekadar angka di atas kertas.