Gelombang Kebangkrutan Jepang Tembus 1.000 Kasus Dua Bulan Beruntun: Sinyal Ekonomi yang Perlu Diwaspadai

Tokyo, 10 Agustus 2026 — Gelombang kebangkrutan perusahaan di Jepang kembali mencatat rekor suram. Pada Juli lalu, jumlah perusahaan yang pailit mencapai 1.028 kasus, naik 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini adalah kali kedua berturut-turut angka tersebut menembus batas 1.000, menandakan bahwa tekanan ekonomi yang dihadapi sektor bisnis, terutama usaha kecil-menengah (UKM), semakin dalam.

Data yang dirilis oleh Tokyo Shoko Research, sebuah lembaga riset kredit terkemuka, menunjukkan bahwa total liabilitas dari kebangkrutan tersebut melonjak tajam hingga 41,4 persen menjadi 236,3 miliar yen (sekitar 1,5 miliar dolar AS). Lonjakan ini sebagian besar dipicu oleh ambruknya Zentoshin, perusahaan penyedia sistem transaksi kartu kredit yang berbasis di Osaka. Zentoshin, yang melayani restoran dan pedagang eceran dalam penyelesaian pembayaran cepat, mencatatkan utang sebesar 115,16 miliar yen. Menurut Teikoku Databank, lembaga riset kredit lainnya, kebangkrutan ini berpotensi menjadi yang terbesar di Jepang sepanjang tahun ini.

Fenomena ini bukan sekadar angka statistik. Di baliknya, terdapat dua faktor utama yang saling menguatkan: kekurangan tenaga kerja dan kenaikan harga bahan baku. Kebangkrutan yang disebabkan oleh kelangkaan pekerja mencapai rekor 63 kasus, dengan 36 di antaranya dipicu oleh membengkaknya biaya personalia—dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Seorang pejabat dari firma riset tersebut mengungkapkan, "Kenaikan gaji memang tidak bisa dihindari untuk mempertahankan pekerja, tetapi banyak perusahaan justru memperburuk arus kas mereka dengan menaikkan upah di luar kemampuan finansial, terutama ketika pendapatan belum membaik."

Sementara itu, kebangkrutan akibat melonjaknya harga mencapai 93 kasus, jumlah tertinggi sejak 2022. Pelemahan yen telah mendorong biaya impor material dan bahan baku naik signifikan, memukul sektor manufaktur dan konstruksi. Secara sektoral, tujuh dari sepuluh industri mencatat peningkatan kebangkrutan, termasuk konstruksi, ritel, dan transportasi. Sektor informasi dan komunikasi bahkan melonjak 62,5 persen, sebagian besar disebabkan oleh perusahaan perangkat lunak yang tergerus oleh adopsi kecerdasan buatan (AI). Sektor jasa mencatat jumlah kebangkrutan tertinggi dengan 342 kasus.

Yang menarik, hampir 80 persen dari total kebangkrutan berasal dari perusahaan dengan liabilitas di bawah 100 juta yen. Ini menunjukkan bahwa beban terberat ditanggung oleh usaha mikro dan kecil, yang kerap kekurangan bantalan finansial untuk menghadapi guncangan ekonomi. Kondisi ini mengirim sinyal bahwa pemulihan ekonomi Jepang pasca-pandemi masih rapuh, dan kebijakan moneter yang longgar belum mampu mengatasi masalah struktural di sektor riil.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin yang relevan. Meskipun skala dan konteksnya berbeda, tekanan serupa—kenaikan harga bahan baku, upah minimum yang naik, dan disrupsi teknologi—juga dirasakan oleh pelaku UKM di dalam negeri. Bank Indonesia dan pemerintah perlu mencermati dinamika ini, terutama dalam merancang kebijakan yang mendukung ketahanan usaha kecil. Apakah Indonesia akan mengalami gelombang kebangkrutan serupa jika kondisi ekonomi global memburuk? Pertanyaan ini layak menjadi perhatian para pemangku kebijakan.

Ke depan, Jepang dihadapkan pada dilema: menaikkan upah untuk menarik pekerja atau menjaga arus kas tetap sehat. Sementara itu, adopsi AI yang semakin masif berpotensi memangkas lapangan kerja di sektor tertentu, namun juga membuka peluang efisiensi. Pertanyaannya, apakah perusahaan-perusahaan kecil mampu beradaptasi dengan cepat, atau justru menjadi korban berikutnya dari perubahan zaman? Jawabannya akan menentukan arah ekonomi Jepang dalam beberapa tahun ke depan.