Duka Menyelimuti Thailand: Pelajar 14 Tahun Menembak Mati 7 Orang, PM Janji Perketat Hukum Kepemilikan Senjata

Duka mendalam menyelimuti Thailand setelah seorang siswa berusia 14 tahun menembak mati tujuh orang di sebuah sekolah menengah dan rumah keluarga di Nonthaburi, barat laut Bangkok, Jumat pagi (8/8/2026). Pelaku, yang juga menewaskan kakek-neneknya sendiri, kemudian mengakhiri hidupnya, meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga korban dan memicu kembali perdebatan tentang regulasi senjata api di negara tersebut.

Peristiwa berdarah ini bermula sekitar pukul 10.00 waktu setempat di Sekolah Debsirin Nonthaburi. Sebelum melancarkan aksinya di sekolah, pelaku diduga telah membunuh kedua kakek-neneknya di rumah mereka. Total delapan jenazah—lima staf sekolah, pelaku, dan kakek-neneknya—telah diambil dari Institut Kedokteran Forensik Bangkok untuk dibawa ke kampung halaman masing-masing. Sementara itu, 16 orang masih dirawat di rumah sakit, tujuh di antaranya dalam kondisi kritis, menurut Kementerian Kesehatan Thailand. Sebagian besar korban luka adalah anak-anak berusia 12 hingga 14 tahun.

Kepala Institut Kedokteran Forensik, Wiroon Supasingsiripreecha, mengungkapkan bahwa sebagian besar korban tewas akibat satu tembakan fatal di area vital seperti dada atau kepala. Luka tembak pada pelaku juga konsisten dengan senjata yang digunakannya. Senjata api yang dipakai, yang digambarkan kecil dan ringkas, ternyata terdaftar secara legal atas nama kakek pelaku. Temuan forensik lebih lanjut, termasuk hasil toksikologi, diharapkan keluar dalam waktu dekat.

Motif di balik aksi brutal ini masih belum jelas. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pelaku, yang tinggal bersama kakek-neneknya, menunjukkan tanda-tanda stres terkait sekolah. Namun, kerabat lain mengaku tidak mengetahui adanya masalah yang dihadapi pelaku. Sekolah telah mengumumkan penangguhan seluruh kegiatan belajar mengajar selama seminggu ke depan, dengan staf diminta bekerja dari rumah. Suasana di sekolah pada Sabtu pagi tampak sunyi, hanya ada sedikit polisi di pintu masuk dan beberapa warga yang datang meletakkan bunga sebagai tanda berkabung.

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, dalam hitungan jam setelah insiden, berjanji akan memperkenalkan undang-undang kontrol senjata api yang baru. Anutin, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan telah memperketat aturan kepemilikan senjata, kini berencana mengusulkan aturan yang membatasi kepemilikan senjata oleh publik. “Undang-undang baru hanya akan mengizinkan pejabat pemerintah yang sedang bertugas untuk membawa senjata,” ujarnya kepada wartawan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai apakah aturan tersebut akan memperketat persyaratan kepemilikan senjata.

Thailand memiliki salah satu tingkat kepemilikan senjata tertinggi di Asia, kedua setelah Pakistan. Data dari Small Arms Survey dan GunPolicy.org pada 2017 menunjukkan kepemilikan senjata sipil di Thailand sekitar 15,1 per 100 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang kurang dari satu per 100 orang. Angka kematian akibat senjata api di Thailand juga relatif tinggi di kawasan ini, hanya Filipina yang lebih tinggi di Asia Tenggara. Meskipun penembakan dengan korban massal tidak umum, negara ini telah menyaksikan peningkatan insiden penembakan profil tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada Februari lalu, seorang remaja 17 tahun mencuri senjata dari polisi dan menembaki sebuah sekolah menengah umum di Thailand selatan, menyandera orang selama dua jam dan menewaskan satu orang. Sebelumnya, pada 2023, seorang anak berusia 14 tahun dituduh melakukan penembakan di pusat perbelanjaan besar di Bangkok.

Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan kepemilikan senjata api yang ketat. Meskipun tingkat kepemilikan senjata di Indonesia relatif rendah, kasus-kasus penyalahgunaan senjata api oleh aparat atau warga sipil tetap menjadi perhatian. Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten, serta perhatian pada kesehatan mental remaja, menjadi krusial untuk mencegah tragedi serupa. Langkah Thailand untuk membatasi kepemilikan senjata hanya untuk pejabat yang bertugas dapat menjadi bahan kajian bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan yang lebih ketat.

Ke depan, pertanyaan besar yang menggantung adalah apakah undang-undang baru yang dijanjikan Anutin akan benar-benar mampu menekan angka kepemilikan senjata di Thailand, atau justru menghadapi resistensi dari kelompok pro-senjata. Selain itu, bagaimana pemerintah Thailand akan menangani akar masalah seperti tekanan psikologis pada remaja dan akses mudah terhadap senjata api menjadi ujian nyata bagi komitmen mereka. Akankah tragedi ini menjadi titik balik bagi reformasi kepemilikan senjata di Thailand, atau hanya menjadi catatan duka yang berlalu?