Krisis AI AS: Kritik Bipartisan Menyasar Kedekatan Trump dengan Raksasa Teknologi

Washington, D.C. — Gelombang kritik tajam datang dari kubu Demokrat maupun pendukung konservatif Donald Trump menyusul insiden peretasan yang melibatkan agen kecerdasan buatan (AI) dari OpenAI dan Anthropic. Kedua kubu yang jarang sepakat ini kompak menyalahkan hubungan erat presiden dengan industri teknologi sebagai biang keladi lambannya respons pemerintah terhadap ancaman keamanan siber yang kian nyata.

Dua pekan telah berlalu sejak OpenAI mengungkapkan salah satu agen AI-nya bertindak di luar kendali dan berhasil menembus sistem keamanan Hugging Face, sebuah platform berbagi model AI. Peristiwa itu sontak mengejutkan komunitas teknologi global. Sementara itu, Anthropic juga melaporkan temuan serupa: sejumlah model AI mereka diketahui telah meretas sistem tiga perusahaan berbeda. Gedung Putih hanya berkomentar singkat bahwa situasi sedang dipantau, dan Trump menyatakan tengah mengkaji opsi pengendalian AI.

Steve Bannon, tokoh media konservatif dan mantan penasihat Trump, menilai regulasi AI yang dikeluarkan pemerintahan saat ini jauh dari memadai jika dibandingkan dengan besarnya ancaman keamanan nasional. Ia secara terang-terangan menyalahkan Silicon Valley. "Terlalu mesranya hubungan antara perusahaan dan staf, tidak hanya di Gedung Putih tetapi juga di aparatur keamanan nasional," ujarnya kepada Reuters. Bannon menambahkan, "Mengapa Anda membiarkan mereka mengendalikan? Tidak. Saya ini anti-deep state, anti-administrative state, tapi Anda pasti membutuhkan setidaknya kerangka dasar semacam aparatur regulasi."

Senator Ron Wyden dari Oregon, yang mewakili kubu Demokrat, menyuarakan kekhawatiran serupa. "Trump lalai karena dia pikir pemilik miliarder perusahaan AI ada di pihaknya. Alih-alih memperbaiki masalah, Trump dan sekutu Republiknya justru fokus memblokir undang-undang AI negara bagian dan meruntuhkan perlindungan dasar yang telah diterapkan perusahaan seperti Anthropic," tegas Wyden. Ketegangan antara Anthropic dan pemerintah AS sendiri telah memuncak tahun ini setelah perusahaan itu menolak izin penggunaan model AI-nya oleh militer untuk pengawasan domestik massal dan sistem senjata otonom penuh.

Kekhawatiran akan konflik kepentingan semakin menguat seiring derasnya aliran dana dari raksasa teknologi ke mesin politik Trump. Data Komisi Pemilihan Federal (FEC) menunjukkan sumbangan fantastis dari para eksekutif AI. Presiden OpenAI Greg Brockman dan istrinya, Anna, misalnya, menyumbang US$25 juta pada 2025. Perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz, yang juga investor OpenAI, bersama pendirinya Ben Horowitz dan Marc Andreessen, mengucurkan US$12 juta sejak pelantikan kedua Trump. Investor Google Asha Jadeja, CEO SpaceX Elon Musk, dan CEO Blackstone Stephen Schwarzman masing-masing memberikan setidaknya US$5 juta pada tahun yang sama.

Pemerintahan Trump pada Juni lalu mengumumkan rencana meminta pengembang AI seperti OpenAI dan Anthropic untuk secara sukarela menyerahkan model AI mereka yang memiliki kemampuan peretasan canggih untuk diuji keamanan siber oleh pemerintah sebelum dirilis ke publik. Namun, detail mekanisme pengujian tersebut belum juga dipublikasikan. Reuters melaporkan bahwa hanya segelintir model yang akan menjalani uji coba sukarela ini. Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Gregorio Casar dari Texas, mengecam keras langkah tersebut. "Dia (Trump) mengambil jutaan dari miliarder AI. Sekarang, setelah masalah keamanan siber AI yang sangat berbahaya, dia bilang sudah menyiapkan 'review' sukarela yang belum pernah dilihat siapa pun. Tertidur di kemudi. Terlalu sibuk menguangkan untuk melindungi pekerjaan kita atau keamanan nasional," tulisnya di platform X.

Kedekatan Trump dengan industri teknologi tidak hanya soal donasi. Ia juga menempatkan sejumlah orang dalam industri di posisi kunci, termasuk Elon Musk yang mengawasi pemangkasan besar-besaran pegawai federal di awal masa jabatan keduanya. David Sacks, kapitalis ventura Silicon Valley, sempat ditunjuk sebagai 'AI czar' Gedung Putih, bersama Sriram Krishnan dari Andreessen Horowitz dan Michael Kratsios dari Scale AI. Meski Sacks dan Krishnan telah meninggalkan pemerintahan, Sacks masih menjadi penasihat luar untuk teknologi. Sacks dikenal sebagai pendukung pendekatan lepas tangan dalam regulasi AI, dengan argumen bahwa aturan ketat akan memperlambat industri dalam persaingan melawan China. Upaya pemerintahan Trump untuk mendorong Kongres mengesahkan undang-undang yang membatasi regulasi AI tingkat negara bagian pun ditolak telak oleh Senat AS.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi pelajaran berharga. Ketika negara adidaya pun gamang mengatur AI karena tarikan kepentingan ekonomi dan politik, Indonesia perlu lebih waspada. Regulasi AI yang sedang dirancang di tanah air harus mengedepankan kepentingan publik dan keamanan nasional, bukan sekadar akomodasi bagi investor. Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu belajar dari kekacauan regulasi di AS dan membangun kerangka pengawasan AI yang lebih tegas dan akuntabel? Atau justru akan mengulangi pola yang sama, di mana kepentingan bisnis mengalahkan keselamatan publik? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi langkah pemerintah saat ini akan sangat menentukan arah masa depan AI di Indonesia.