FIFA Bayar Tunggakan Hadiah Yordania, Pangeran Ali: Itu Tidak Mengubah Sikap Kami

Federasi Sepak Bola Yordania akhirnya menerima dana hadiah yang tertunda sejak Desember lalu untuk capaian timnasnya di Piala Arab 2025. Pengumuman ini muncul hanya dua hari setelah presiden federasi, Pangeran Ali bin Hussein, melontarkan tuduhan keras bahwa FIFA memeras negaranya demi dukungan politik.

Dalam pernyataannya di platform X, Pangeran Ali mengucapkan terima kasih kepada administrasi FIFA yang tiba-tiba menyalurkan dana yang menjadi hak para pemain dan staf pelatih. "Ini adalah dana yang seharusnya kami terima delapan bulan lalu," tulisnya, menegaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan sekadar masalah administratif, melainkan cermin dari praktik politik yang mengakar di tubuh FIFA.

Kronologi perseteruan ini bermula ketika FIFA membatalkan rencana penjualan saham komersial Piala Dunia setelah mendapat tekanan dari berbagai konfederasi dan asosiasi nasional. Pangeran Ali mengungkapkan bahwa selama Piala Dunia berlangsung, pihak FIFA secara verbal mengisyaratkan bahwa dukungan terhadap Presiden Gianni Infantino "akan sangat membantu federasi kami". Tawaran itu, menurutnya, merupakan bentuk pemerasan halus yang mengaitkan bantuan finansial dengan dukungan politik.

FIFA sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan Pangeran Ali. Namun, dalam pertemuan darurat di Maroko pada Rabu lalu, kepemimpinan FIFA justru menyatakan solidaritas penuh terhadap Infantino. Mereka meminta maaf atas kesalahan dalam pengelolaan proposal komersial yang gagal, tetapi tidak membahas secara spesifik tuduhan pemerasan yang dilontarkan Yordania.

Pangeran Ali menegaskan bahwa pencairan dana tersebut tidak akan mengubah pandangannya terhadap kepemimpinan FIFA. "Ini adalah gejala dari kesulitan yang kita semua hadapi, yang biasanya terkait dengan pemilihan presiden FIFA," ujarnya. Ia menegaskan, "Federasi saya dan saya pribadi tidak akan mendukung Presiden Infantino, dan kami tidak akan memilihnya."

Konteks Indonesia: Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, yang kerap bergantung pada FIFA dalam hal pendanaan dan pengembangan sepak bola. Ketergantungan semacam ini dapat menjadi celah bagi intervensi politik, sebagaimana yang dialami Yordania. PSSI, sebagai federasi yang sedang giat membenahi diri, perlu memastikan bahwa setiap bantuan dari FIFA tidak dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu. Transparansi dan kemandirian finansial menjadi kunci agar sepak bola nasional tidak menjadi sandera kepentingan global.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah apakah FIFA akan mengubah praktik semacam ini atau justru semakin menguat di bawah kepemimpinan Infantino. Dengan pemilihan presiden FIFA yang semakin dekat, kasus Yordania bisa menjadi preseden bagi federasi lain untuk berani bersuara. Namun, tanpa dukungan kolektif, perubahan yang berarti mungkin masih jauh dari jangkauan.