Polisi Malaysia Andalkan Drone dan AI untuk Amankan Perbatasan: Pelajaran bagi Indonesia?

KUALA LUMPUR — Kepolisian Malaysia (Bukit Aman) mempercepat modernisasi pengamanan perbatasan dengan mengadopsi teknologi drone, kecerdasan buatan (AI), dan berbagi intelijen dengan negara tetangga. Langkah ini diambil untuk menekan penyelundupan dan kejahatan lintas batas yang selama ini menjadi momok di kawasan.

Direktur Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Ketertiban Umum Bukit Aman, Komisaris Datuk Seri Mohd Yusri Hassan Basri, menegaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab mengamankan area perbatasan di darat dan laut. Sementara itu, pengawasan di titik masuk resmi berada di bawah naungan Badan Pengendalian dan Perlindungan Perbatasan Malaysia (AKPS) beserta instansi penegak hukum lainnya.

"Penyelundupan adalah isu lintas batas yang menuntut kerja sama erat dengan mitra di negara tetangga," ujarnya kepada wartawan, Kamis (6/8). Pernyataan ini muncul setelah ia menghadiri pertemuan di Bangkok yang melibatkan angkatan bersenjata, kepolisian, dan mitra dari Thailand. Hasilnya, kedua negara sepakat memperkuat kolaborasi melalui operasi gabungan, patroli terkoordinasi, pertukaran intelijen, serta pertemuan kelompok kerja rutin.

Peralihan dari pendekatan konvensional ke teknologi bukan tanpa alasan. Mohd Yusri menggarisbawahi bahwa keamanan perbatasan tidak lagi bisa bertumpu pada jumlah personel semata. "Kami bergerak menuju penegakan hukum berbasis teknologi dengan mengerahkan drone, meningkatkan berbagi intelijen, dan menjajaki penggunaan AI untuk memperkuat pengawasan," jelasnya. Wilayah perbatasan Malaysia yang membentang dari Perlis hingga Kelantan, serta Sabah dan Sarawak, menghadirkan tantangan operasional yang signifikan karena luasnya area yang harus dipantau.

Di tengah gempuran teknologi, peran komunitas lokal tetap tak tergantikan. GOF, yang mengelola 178 pos di seluruh negeri, secara rutin berinteraksi dengan warga sekitar. Mohd Yusri menekankan bahwa kepercayaan masyarakat adalah aset vital. "Ketika warga merasa nyaman bekerja sama dengan aparat, mereka lebih terbuka memberikan informasi yang membantu mendeteksi aktivitas ilegal," tuturnya. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menekan imigrasi gelap, penyelundupan barang terlarang, dan barang bersubsidi seperti minyak goreng, beras, dan gas.

Bagi Indonesia, langkah Malaysia ini menjadi cermin yang relevan. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan perbatasan darat yang membentang di Kalimantan dan Papua, Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam mengawasi wilayahnya. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) beberapa kali menyoroti perlunya teknologi seperti drone dan AI untuk memantau titik rawan, terutama di perbatasan darat dengan Malaysia dan Papua Nugini. Namun, implementasi di lapangan masih terkendala anggaran dan koordinasi antarlembaga.

Pakar keamanan dari Universitas Indonesia, yang enggan disebut namanya, menilai bahwa adopsi teknologi harus diimbangi dengan penguatan intelijen manusia. "Drone dan AI hanyalah alat; tanpa kepercayaan masyarakat, efektivitasnya akan tumpul," katanya. Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama regional yang lebih erat, mengingat kejahatan lintas negara bersifat transnasional.

Ke depan, keberhasilan Malaysia dalam mengintegrasikan teknologi dan komunitas akan menjadi uji nyata. Apakah Indonesia akan mengikuti jejak serupa, atau justru mengembangkan pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi geografis dan sosialnya? Jawabannya akan menentukan seberapa efektif pengamanan perbatasan di kawasan ini dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.