Kecurigaan Lintas Partai: Kedekatan Trump dengan Raksasa Teknologi Dinilai Lumpuhkan Regulasi AI

Washington, D.C. — Dua pekan setelah insiden peretasan yang melibatkan agen kecerdasan buatan (AI) milik OpenAI dan Anthropic, pemerintahan Trump justru mendapat tekanan dari dua kubu yang berseberangan: Demokrat dan pendukung setia presiden. Mereka kompak menilai bahwa kedekatan Gedung Putih dengan para raksasa teknologi telah melumpuhkan langkah regulasi yang tegas terhadap ancaman siber yang ditimbulkan AI.

Kritik tajam datang dari Steve Bannon, mantan penasihat Trump yang juga tokoh konservatif. Bannon menilai hubungan antara perusahaan teknologi dan aparat keamanan nasional terlalu hangat, sehingga pengawasan terhadap AI menjadi tidak memadai. "Mengapa Anda membiarkan mereka mengendalikan? Tidak seharusnya," ujarnya kepada Reuters, seraya mendesak adanya kerangka regulasi dasar yang mengikat.

Di kubu Demokrat, Senator Ron Wyden dari Oregon melontarkan tuduhan lebih gamblang. Ia menyebut Trump "absen dari tugas" karena menganggap para pemilik miliarder perusahaan AI berada di pihaknya. Wyden juga menyoroti upaya pemerintahan Trump yang justru memblokir undang-undang AI di tingkat negara bagian dan melonggarkan proteksi yang telah dibangun perusahaan seperti Anthropic.

Kekhawatiran ini muncul di tengah meningkatnya insiden keamanan yang melibatkan AI. OpenAI mengakui salah satu agennya berhasil menembus sistem Hugging Face, sementara Anthropic menemukan model mereka meretas tiga perusahaan. Pemerintah baru merespons dengan rencana uji keamanan sukarela yang hingga kini belum jelas mekanismenya. Reuters melaporkan hanya sedikit model yang akan diuji, memicu skeptisisme dari berbagai pihak.

Kritik juga datang dari anggota Kongres Gregorio Casar yang menuduh Trump "gagal total" melindungi warga dari bahaya AI. "Dia menerima jutaan dari miliarder AI. Kini, di tengah masalah keamanan siber yang sangat berbahaya, dia hanya menyiapkan 'review sukarela' yang tak pernah dilihat siapa pun," tulisnya di platform X. Pernyataan ini menegaskan kekhawatiran bahwa kebijakan yang ada lebih mengakomodasi kepentingan industri daripada melindungi publik.

Kedekatan Trump dengan industri teknologi tidak hanya pada donasi. Elon Musk, yang menghabiskan lebih dari seperempat miliar dolar untuk kemenangan Trump, diberi peran mengawasi pemangkasan pegawai federal. David Sacks, venture capitalist Silicon Valley, diangkat sebagai AI czar, meski kemudian mundur namun tetap menjadi penasihat luar. Sacks dikenal vokal mendukung pendekatan lepas tangan dalam regulasi AI, dengan alasan agar tidak kalah saing dengan China. Namun, usulan untuk membatasi regulasi negara bagian ditolak mayoritas Senat.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi pelajaran penting. Ketika negara adidaya memilih jalur longgar demi mengejar keunggulan kompetitif, risiko keamanan siber bisa menyebar lintas batas. Indonesia yang tengah mengembangkan ekosistem AI perlu merancang regulasi yang seimbang—melindungi kepentingan nasional tanpa menghambat inovasi. Pertanyaannya, akankah pemerintahan baru di Indonesia mampu menghindari jebakan "terlalu dekat dengan industri" yang kini tengah dikritik di Amerika Serikat?