Gelombang PHK di Industri Garmen Bangladesh: 400 Pabrik Tutup, Ribuan Buruh Kehilangan Pekerjaan

Mosammat Aklima, seorang buruh garmen berusia 27 tahun, baru mengetahui dirinya terkena PHK melalui pesan singkat pada suatu malam di bulan Juli. Setelah delapan tahun bekerja di pabrik Lithe Garments di Gazipur, pusat industri garmen Bangladesh, ia menjadi salah satu dari 3.000 pekerja yang kehilangan pekerjaan dalam sekali gelombang. Nasib Aklima hanyalah satu dari ribuan kisah serupa di tengah krisis yang melanda industri yang menyumbang sekitar 80 persen pendapatan ekspor negara itu.

Industri garmen Bangladesh, yang pernah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, kini menghadapi perlambatan ekspor, lemahnya permintaan konsumen, dan persaingan sengit dari India dan Vietnam. Menurut Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA), sekitar 400 dari 4.000 pabrik pakaian jadi telah tutup dalam dua tahun terakhir, menghilangkan puluhan ribu lapangan kerja. Presiden BGMEA, Mahmudul Hasan Babu, menyatakan bahwa banyak pabrik tidak mampu bertahan karena ekspor yang menurun di pasar global yang sangat kompetitif.

Aklima, yang kini hamil tiga bulan, mengaku kesulitan mencari pekerjaan baru. Dengan gaji bulanan sekitar US$250, ia dan suaminya yang bekerja di pabrik garmen lain harus menghidupi seorang anak dan orang tua yang sudah lanjut usia. Kini, dengan hanya satu sumber penghasilan, masa depan keluarga mereka menjadi tidak pasti. "Saya tidak tahu harus berbuat apa," ujarnya, menggambarkan keputusasaan yang dirasakan banyak buruh lain.

Krisis ini tidak hanya soal siklus bisnis, tetapi juga kelemahan struktural. Bangladesh masih berfokus pada produk bernilai rendah seperti kaos dan celana jins, sementara pesaingnya sudah beralih ke produk bernilai tambah dengan serat sintetis. Selain itu, ketergantungan pada kapas impor meningkatkan biaya produksi. Mohiuddin Rubel, pendiri Apparel Voice, menilai industri ini berkembang tanpa perencanaan matang dan infrastruktur yang memadai. "Kami terjebak pada produk dasar," katanya, seraya menambahkan bahwa peluang di bidang seperti seragam militer dan pakaian medis belum dimanfaatkan maksimal.

Tekanan semakin besar karena Bangladesh akan kehilangan akses pasar bebas bea ke Eropa, pasar terbesarnya, setelah status negara berkembangnya berakhir pada 2029. Profesor Selim Raihan dari Universitas Dhaka memperingatkan bahwa tanpa perjanjian perdagangan bebas baru, daya saing Bangladesh akan semakin terpuruk. Data Eurostat menunjukkan impor pakaian jadi Uni Eropa turun pada lima bulan pertama tahun ini, dengan penurunan terbesar berasal dari Bangladesh.

Studi Bank Dunia menunjukkan sebagian besar pabrik garmen Bangladesh masih mengandalkan proses padat karya semi-otomatis, sementara Vietnam beralih ke manufaktur maju. Di sisi lain, otomatisasi juga menimbulkan kekhawatiran akan pengurangan tenaga kerja. Syed Sultan Uddin Ahmed dari Bangladesh Institute of Labour Studies menyayangkan belum adanya kebijakan pemerintah yang terpadu untuk mengelola transisi ini. Pemerintah, melalui penasihat Rashed Al Mahmud Titumir, mengklaim fokus pada pelatihan pekerja, namun bagi buruh seperti Begum yang telah berpengalaman, kenyataan di lapangan masih pahit. Ia harus kembali ke desanya untuk membawa beras dan kebutuhan pokok bagi keluarganya setelah ditolak di banyak pabrik.

Bagi Indonesia, krisis garmen Bangladesh menjadi pelajaran berharga. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, seperti persaingan dari Vietnam dan Bangladesh, serta perubahan preferensi pasar global. Meski Indonesia tidak bergantung pada preferensi tarif sebesar Bangladesh, transformasi menuju produk bernilai tambah dan adopsi teknologi menjadi keniscayaan. Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu belajar dari keterpurukan Bangladesh dan berbenah sebelum terlambat?