Ketika AI Menggantikan Penulis Konten: Kisah Pekerja Filipina yang Melatih Penggantinya Sendiri

Lisa, seorang ibu tunggal berusia 40-an, menghabiskan 15 tahun hidupnya sebagai penulis konten. Ia memulai kariernya langsung setelah lulus kuliah, lalu bergabung dengan perusahaan multinasional di Filipina. Namun, delapan bulan setelah dipekerjakan, ia diberhentikan. Ironisnya, sebelum dipecat, Lisa dan rekan-rekannya diminta untuk mengedit materi yang dihasilkan AI serta melatih algoritma dengan gaya penulisan perusahaan. "Saya merasa seperti menggali kubur sendiri," ujarnya. "Kami yang melatih AI yang kemudian menggantikan kami."

Kisah Lisa bukanlah kasus terisolasi. Ia adalah satu dari beberapa mantan pekerja outsourcing yang berbicara kepada BBC dengan syarat anonimitas. Mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan demi mendapatkan pesangon, dan takut berbicara terbuka karena khawatir tidak akan diterima bekerja lagi di industri yang jaringannya sempit. Pengalaman mereka menyoroti pertanyaan besar bagi negara berkembang seperti Filipina: apa yang terjadi ketika AI mulai mengotomatisasi pekerjaan yang selama ini mengangkat jutaan orang ke kelas menengah?

Filipina telah lama menjadi pusat outsourcing global, dengan lebih dari 1,9 juta pekerja dan pendapatan tahunan mencapai 40 miliar dolar AS, atau sekitar 10 persen dari ekonomi nasional. Namun, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan 12,7 juta pekerja Filipina—lebih dari satu dari empat pekerja—berada dalam pekerjaan yang terpapar AI generatif, angka tertinggi di Asia Tenggara. Jack Madrid, presiden Asosiasi IT dan Proses Bisnis Filipina (IBPAP), mengakui bahwa AI telah diadopsi secara luas. Lebih dari dua pertiga anggota IBPAP telah menjalankan uji coba AI. "AI agen memiliki potensi untuk mengotomatisasi dengan kecepatan yang lebih tinggi," katanya. Namun, ia menegaskan bahwa sebagian besar pekerja yang terdampak telah dipindahkan ke peran lain di perusahaan yang sama.

Mary, mantan penulis konten lainnya, menceritakan bahwa AI justru menambah beban kerjanya. "Kami harus mengedit lebih banyak, memeriksa fakta lebih sering karena data yang dihasilkan AI tidak akurat," tuturnya. "Secara teknis, itu lebih banyak pekerjaan bagi kami." Mary kemudian juga diberhentikan. Perusahaan-perusahaan besar seperti Teleperformance, Accenture, dan Concentrix menyatakan akan melatih ulang karyawan dan menempatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Namun, Paul Quintos dari Universitas Filipina-Diliman mengungkapkan adanya tekanan besar dari klien asing untuk mengadopsi AI sebagai langkah penghematan biaya. Ia juga menyoroti praktik "AI washing", di mana PHK dikaitkan dengan AI padahal sebenarnya disebabkan oleh melambatnya permintaan pasar.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi peringatan dini. Dengan industri outsourcing yang juga berkembang, terutama di bidang layanan pelanggan dan teknologi informasi, adopsi AI yang masif dapat mengancam jutaan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia perlu belajar dari Filipina: pentingnya regulasi yang jelas tentang penggunaan AI di tempat kerja, serta program pelatihan ulang yang efektif agar pekerja tidak tertinggal. Leandro Aguirre dari Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi Filipina mengakui bahwa negaranya tertinggal dan harus berupaya lebih keras. "Manfaat AI harus mengalir ke masyarakat," katanya. "Tidak hanya menguntungkan pengusaha."

Ke depan, Filipina harus memikirkan ulang model ekonominya yang terlalu bergantung pada investasi asing. Pemerintah berencana membangun perusahaan AI lokal yang mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tambah. Namun, tanpa regulasi yang melindungi pekerja dan memastikan transisi yang adil, AI bisa menjadi pisau bermata dua. Apakah Indonesia akan mengambil jalur yang berbeda, atau mengikuti nasib serupa? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi yang jelas, persiapan hari ini akan menentukan siapa yang bertahan di era AI.