Telegram Gugat Pemerintah India ke Pengadilan Atas Pemblokiran Platform

Telegram secara resmi menggugat keputusan pemerintah India yang memblokir sementara platform pesan instan tersebut di tengah kekhawatiran kebocoran soal ujian masuk kedokteran nasional. Langkah hukum ini diajukan sehari setelah otoritas India menutup akses Telegram dengan alasan platform itu digunakan untuk menyebarkan materi ujian yang bocor.

Pemblokiran dilakukan menjelang ujian ulang National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) yang dijadwalkan Minggu depan. Ujian sebelumnya dibatalkan setelah muncul tuduhan kebocoran soal yang melibatkan puluhan tersangka. Pemerintah India menegaskan bahwa tindakan ini diperlukan untuk menjaga integritas ujian yang diikuti jutaan calon mahasiswa kedokteran setiap tahunnya.

Namun, CEO Telegram Pavel Durov menyebut larangan tersebut sebagai "kesalahan" yang justru menghukum jutaan pengguna tanpa mampu menghentikan pelaku kebocoran. Dalam unggahan di X, Durov menekankan bahwa Telegram telah menghapus ratusan saluran yang membagikan materi bocor dan penipuan terkait ujian di India. Ia juga menambahkan bahwa platformnya tengah memperkuat fitur label "diedit" untuk mencegah manipulasi tanggal.

Keputusan pemblokiran ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Analis teknologi Nikhil Pahwa mempertanyakan efektivitas langkah tersebut, mengingat aktivitas serupa bisa terjadi di platform lain seperti WhatsApp atau Discord. "Sekarang untuk ujian Anda memblokir platform pesan secara nasional. Hal yang sama bisa terjadi di WhatsApp dan Discord. Apakah Anda akan memblokir itu juga?" tulisnya di X.

Pemimpin oposisi dari Partai Kongres, Mallikarjun Kharge, menyerukan Perdana Menteri Narendra Modi untuk meminta pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan. Menurutnya, kebijakan ini telah menghambat masa depan jutaan anak muda. Sementara itu, banyak pengguna media sosial mengeluhkan ketergantungan mereka pada Telegram untuk mengakses materi belajar gratis yang tidak mampu mereka beli dari sumber berbayar.

Di sisi lain, National Testing Agency (NTA) yang menyelenggarakan NEET membela pemblokiran tersebut. NTA menyebut langkah ini sebagai respons terhadap "penggunaan terorganisir platform oleh sindikat kecurangan untuk menipu kandidat", meskipun mereka mengakui ketidaknyamanan yang ditimbulkan bagi pengguna yang sah.

Kasus ini menjadi sorotan karena merupakan pertama kalinya India memblokir platform komunikasi massal berdasarkan ketentuan undang-undang IT yang mengizinkan pembatasan akses demi "kedaulatan dan integritas" negara. Pertanyaan besar yang mengemuka adalah apakah pemblokiran platform yang digunakan jutaan orang merupakan cara efektif untuk memberantas kecurangan ujian, atau justru menimbulkan masalah baru bagi pengguna yang tidak bersalah.