Perang Realitas Politik di Filipina: AI Jadi Senjata Baru Disinformasi

Kecerdasan buatan generatif telah mengubah lanskap politik Filipina menjadi medan pertempuran realitas yang semakin kabur, di mana warga biasa kini bisa memproduksi video satire layaknya film Hollywood untuk mencemooh penguasa, namun di sisi lain, alat yang sama justru memperkuat mesin disinformasi negara.

Fenomena yang disebut sebagai 'slopaganda' ini—gabungan dari 'slop' (konten berkualitas rendah) dan 'propaganda'—menunjukkan bagaimana AI generatif mempercepat dan memperluas produksi konten politik. Dominic Ligot, pendiri kelompok advokasi Data and AI Ethics PH, menggambarkan situasi ini sebagai perlombaan senjata yang terus meningkat. "Yang saya lihat adalah perlombaan senjata yang terus naik untuk menghasilkan konten buatan AI, yang akan semakin membingungkan dan membanjiri publik," ujarnya.

Di Filipina, budaya politik yang sangat personal dan penggunaan media sosial yang intensif telah menciptakan lahan subur bagi konten viral. Sebelum era AI, pembuatan meme atau video satire membutuhkan keterampilan editing yang cukup dan waktu yang lama. Kini, dengan alat seperti Midjourney atau DALL-E, siapapun dapat menghasilkan gambar atau video berkualitas tinggi hanya dalam hitungan menit. Hal ini memberdayakan warga untuk mengkritik penguasa dengan cara yang lebih kreatif dan menghibur.

Namun, sisi gelapnya tak bisa diabaikan. Kelompok kepentingan yang memiliki sumber daya lebih besar dapat menggunakan AI untuk memproduksi konten propaganda dalam skala masif, menciptakan ilusi dukungan publik atau menyerang lawan politik dengan informasi yang sulit diverifikasi. Ligot menekankan bahwa ini bukan lagi soal benar atau salah, melainkan soal siapa yang paling cepat membanjiri ruang publik dengan narasi yang diinginkan.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi peringatan dini. Dengan pemilu yang baru saja usai dan polarisasi yang masih terasa, penggunaan AI untuk disinformasi politik sudah mulai terlihat. Beberapa konten deepfake dan gambar manipulatif telah beredar di media sosial, meskipun belum semasif di Filipina. Namun, dengan penetrasi internet yang tinggi dan budaya berbagi konten yang kuat, Indonesia berpotensi menghadapi masalah serupa jika tidak ada langkah antisipatif.

Regulasi menjadi tantangan utama. Baik Filipina maupun Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang memadai untuk mengatur konten buatan AI, terutama yang bersifat politik. Platform media sosial pun masih mengandalkan pelaporan pengguna dan moderasi manual yang lambat. Sementara itu, teknologi AI terus berkembang, membuat upaya penegakan hukum semakin kompleks.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka bukan hanya bagaimana membendung arus disinformasi, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa AI tetap menjadi alat pemberdayaan, bukan senjata pemecah belah. Masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah perlu berkolaborasi untuk meningkatkan literasi digital dan mengembangkan mekanisme deteksi dini. Tanpa itu, pertempuran realitas politik hanya akan dimenangkan oleh mereka yang paling lihai memanfaatkan teknologi, bukan oleh kebenaran.