Prabowo Tegaskan Indonesia Siap Keluar dari Board of Peace Jika Kemerdekaan Palestina Terabaikan
Baca dalam 60 detik
- Ultimatum Strategis: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen untuk menarik keanggotaan Indonesia dari Board of Peace (BoP) jika forum tersebut gagal mendorong kedaulatan penuh bagi Palestina.
- Inti Diplomasi: Partisipasi Jakarta dalam inisiatif besutan Donald Trump ini murni bertujuan untuk intervensi kebijakan dari dalam guna mempercepat solusi dua negara bagi Gaza.
- Sikap Ulama: Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan skeptisisme terhadap efektivitas BoP dan menyarankan pemerintah untuk memperkuat aliansi melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan PBB
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan posisi diplomatik yang tegas dengan menyatakan kesiapan untuk menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP) apabila forum internasional tersebut menyimpang dari agenda fundamental: kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini disampaikan di hadapan lebih dari 160 ulama di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis malam (5/3), sebagai respons atas kekhawatiran publik terhadap efektivitas forum bentukan Amerika Serikat tersebut di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Langkah berani ini menandakan pergeseran taktik diplomasi Indonesia yang kini lebih bersifat pragmatis namun tetap berpegang teguh pada amanat konstitusi. Dengan bergabung dalam BoP—sebuah dewan perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump khusus untuk menangani situasi di Gaza—Prabowo menilai Indonesia memiliki "kursi di meja perundingan" untuk mengarahkan kebijakan global. Namun, Presiden memberikan garis bawah yang sangat tebal: keberadaan Indonesia di sana memiliki syarat mutlak dan tidak bersifat permanen jika aspirasi rakyat Palestina dipinggirkan.
- Fokus Tunggal: BoP ditegaskan hanya berfokus pada urusan Gaza, tidak mencakup konflik regional lainnya seperti ketegangan AS-Israel dengan Iran.
- Konsolidasi Domestik: Pertemuan dengan tokoh agama bertujuan menyelaraskan pandangan antara pemerintah dan otoritas moral Islam di Indonesia.
- Opsi Exit: Ini merupakan penegasan kedua kalinya setelah pernyataan serupa pada 3 Februari lalu, menunjukkan konsistensi kebijakan luar negeri "Bebas Aktif".
Menanggapi posisi pemerintah, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, memberikan catatan kritis. Meskipun mengapresiasi tekad Presiden untuk mengintervensi BoP demi kepentingan Palestina, MUI secara kelembagaan menilai forum tersebut memiliki rekam jejak yang meragukan. Ketidakefektifan BoP dianggap berakar dari latar belakang para inisiatornya yang dinilai kurang memiliki niat tulus dalam mewujudkan perdamaian yang adil dan inklusif.
Analis geopolitik melihat langkah Prabowo ini sebagai upaya menyeimbangkan hubungan antara kekuatan Barat dan solidaritas dunia Islam. Dengan tetap berada di dalam BoP, Indonesia mencoba menggunakan pengaruhnya untuk memastikan bahwa setiap proposal perdamaian tidak hanya menguntungkan satu pihak. Di sisi lain, ancaman untuk keluar (quit) berfungsi sebagai tekanan diplomatik agar Amerika Serikat dan sekutunya tidak meremehkan posisi tawar negara-negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
| Parameter Politik | Sikap Pemerintah (RI) | Rekomendasi MUI |
|---|---|---|
| Keanggotaan BoP | Aktif dengan syarat (Conditional Engagement) | Skeptis / Tidak Efektif |
| Tujuan Utama | Intervensi dari dalam untuk kedaulatan Palestina | Fokus pada aliansi tradisional (OKI/PBB) |
| Batas Toleransi | Siap keluar jika aspirasi Palestina gagal | Segera mencari alternatif yang lebih netral |
Ke depan, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace akan menjadi barometer sejauh mana pengaruh Jakarta dalam peta diplomasi global yang semakin terpolarisasi. Jika dalam beberapa bulan mendatang tidak terdapat kemajuan signifikan dalam penarikan pasukan atau pengakuan kedaulatan di Gaza, maka penarikan diri Indonesia dari BoP bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan keharusan politik untuk menjaga kredibilitas di mata internasional dan konstituen domestik.
