TNI Ganti Label OPM Jadi KEB, Sinyal Baru Pendekatan Keamanan di Papua
Baca dalam 60 detik
- Panglima TNI menerbitkan surat telegram rahasia yang mengubah sebutan OPM menjadi Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB) per 18 November 2026.
- Perubahan ini disebut untuk menghindari generalisasi terhadap masyarakat Papua yang dinilai tidak semuanya terlibat dalam gerakan ekstrem.
- Kebijakan ini menandai pergeseran taksonomi keamanan keempat dalam 15 tahun dan berpotensi memengaruhi cara aparat berinteraksi dengan warga sipil.

Panglima TNI resmi mengganti nomenklatur Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB) melalui Surat Telegram Rahasia bernomor STR/107/2026 yang diteken pada 18 November 2026. Keputusan ini menjadi penanda terbaru bahwa Jakarta tengah menata ulang bahasa keamanan di Papua โ sebuah langkah yang selalu punya konsekuensi politik, bukan sekadar administratif.
Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menjelaskan, istilah baru itu dipilih agar aparat tidak menggeneralisasi seluruh warga Papua sebagai bagian dari kelompok bersenjata. "Banyak masyarakat Papua yang baik, dan tidak semuanya bagian kelompok ekstrem," ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/11). Ia menambahkan, perubahan ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi Satgas Swasembada Koops TNI Habema pada 10 November 2026 dan telah disosialisasikan ke jajaran prajurit.
Namun, di balik alasan teknis itu, perubahan istilah ini memperlihatkan kegelisahan lama: bagaimana negara mendefinisikan lawan tanpa ikut menstigma warga sipil. Sejak 2010, kepolisian memakai sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sementara TNI sempat memakai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB), lalu beralih ke Kelompok Separatis Teroris (KST) pada 2021. Pada April 2024, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sempat menyatakan kembali menggunakan OPM. Kini, label KEB menjadi babak anyar dalam dinamika penamaan yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad.
OPM sendiri merupakan gerakan prokemerdekaan yang di tingkat internasional dikenal sebagai United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dengan sayap milisi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau West Papua National Liberation Army (WPNLA). Pergantian label oleh negara tidak mengubah realitas organisasi itu, tetapi memengaruhi cara publik dan aparat memandang mereka โ apakah sebagai pemberontak bersenjata, teroris, atau sekadar kelompok ekstrem.
"Perubahan ini juga berdasarkan hasil rapat koordinasi dan brainstorming Satgas Swasembada Koops TNI Habema tanggal 10 November 2026 tentang perubahan penyebutan OPM menjadi KEB," jelas Riyanto.
Dari sisi kebijakan, istilah KEB terkesan lebih netral dibanding KST yang membawa konotasi terorisme. Pilihan kata ini bisa dibaca sebagai upaya meredam ketegangan dan membuka ruang dialog, tetapi juga menimbulkan pertanyaan: apakah perubahan label akan diikuti perubahan pola tindakan di lapangan? Selama ini, kritik terhadap pendekatan keamanan di Papua sering menyoroti risiko stigmatisasi terhadap warga sipil. Jika KEB dimaksudkan untuk memisahkan masyarakat dari kelompok bersenjata, maka sosialisasi ke prajurit dan aparat kepolisian menjadi ujian pertama.
Kebijakan ini juga berimplikasi pada cara pemerintah berkomunikasi ke luar negeri. Sejumlah negara dan organisasi internasional masih menyoroti situasi hak asasi manusia di Papua. Penggunaan istilah yang lebih spesifik dapat memperkuat argumen bahwa tindakan aparat menyasar kelompok bersenjata, bukan komunitas adat. Namun, tanpa transparansi dalam operasi dan penegakan hukum, pergantian nama berisiko dipandang sebagai kosmetik semata.
Ke depan, publik akan menantikan apakah KEB benar-benar diterjemahkan ke dalam prosedur operasi yang lebih presisi โ misalnya pembatasan tindakan represif terhadap non-kombatan dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Jika tidak, perubahan istilah hanya akan menambah panjang daftar nomenklatur tanpa dampak nyata bagi keamanan dan kesejahteraan Papua.



