Mahfud MD Ingatkan Paripurna Pemilihan Wapres 9 Desember Berisiko Cacat Hukum
Baca dalam 60 detik
- Mahfud MD menilai paripurna MPR pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah jika Presiden belum menyerahkan dua nama cawapres hingga 19 November.
- Perbedaan tafsir soal definisi 'hari' dalam UU MD3 dan Tatib MPR menjadi inti persoalan: hari kerja, bukan hari kalender.
- Dengan hitungan 14 hari kerja, Mahfud menyarankan penundaan paripurna hingga Presiden menyerahkan nama cawapres, misalnya 10 Desember 2026.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD memperingatkan bahwa rapat paripurna MPR untuk memilih dan melantik wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 berisiko tidak sah. Peringatan itu muncul karena hingga Kamis (19/11) tengah malam, Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat (20/11), Mahfud menjelaskan bahwa UUD 1945 mengatur pengajuan calon pengganti wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang MPR digelar. Namun, menurutnya, UU MD3 dan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja, bukan hari kalender. Konsekuensinya, tenggat 14 hari sebelum paripurna bukan jatuh pada 25 November, melainkan sudah lewat pada 19 November.
"Jika sampai kemarin jam 00.00 WIB Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR mungkin tidak bisa bersidang, dan tidak sah jika tetap dilakukan pada 9 Desember 2026," ujar Mahfud, seperti dikutip dari pernyataannya.
Mahfud, yang pernah memimpin Mahkamah Konstitusi dan menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menilai perbedaan tafsir soal definisi hari ini bukan persoalan sepele. Ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam memenuhi tenggat konstitusional dapat memicu sengketa politik baru yang lebih rumit. Oleh karena itu, ia menyarankan agar MPR memundurkan jadwal paripurna hingga 14 hari kerja setelah Presiden menyerahkan dua nama cawapres.
"Misalnya Presiden menyerahkan nama hari ini, 20 November 2026, maka sidang ditunda menjadi 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja. Jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC, maka hitungannya juga 14 hari kerja sejak penyerahan," kata Mahfud.
Saran tersebut, menurut Mahfud, bertujuan menyinkronkan tiga dasar hukum sekaligus: UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Ia menekankan bahwa penyesuaian waktu ini lebih aman ketimbang memaksakan jadwal yang sudah kehilangan pijakan prosedural. Yang terpenting, kata dia, rentang 60 hari sejak Gibran mengundurkan diri tetap menjadi pagar waktu yang tidak boleh dilanggar.
Kasus ini menyoroti kerentanan rekayasa jadwal dalam proses pergantian pejabat negara. Ketika satu tahapan saja tidak dipenuhi, seluruh rangkaian paripurna berpotensi digugat secara hukum. Bagi publik, persoalannya bukan sekadar tanggal, melainkan kepastian bahwa wakil presiden yang nanti dilantik memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. MPR dan Istana kini berada di titik krusial: memilih menunda demi kepatuhan prosedur, atau melanjutkan jadwal dengan risiko sengketa di kemudian hari.



