Menhut Bantah Isu Translokasi Badak Jawa: Itu Kajian Ilmuwan Sejak 1980-an, Bukan Ide Hashim
Baca dalam 60 detik
- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan wacana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo merupakan hasil kajian ilmiah puluhan tahun, bukan gagasan Hashim Djojohadikusumo.
- Kajian habitat kedua muncul karena ancaman bencana geologis, wabah penyakit, dan risiko inbreeding di Ujung Kulon yang populasi badaknya terus bertambah.
- Pemerintah memastikan Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama, sementara sejumlah taman nasional lain seperti Baluran dan Alas Purwo masih ditelaah sebagai lokasi populasi liar kedua.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara tegas membantah anggapan bahwa rencana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo berasal dari Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Raja Juli, wacana tersebut merupakan hasil kajian ilmiah yang telah berlangsung sejak dekade 1980-an dan kembali mengemuka pada 2015.
Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di publik. Raja Juli menilai munculnya kesan bahwa ide translokasi datang dari Hashim—yang juga adik kandung Presiden Prabowo Subianto—sebagai hal yang menyesatkan. Ia menegaskan bahwa gagasan pembentukan habitat kedua (second habitat) atau populasi liar kedua (second wild population) bagi badak Jawa murni berasal dari para ilmuwan, bukan inisiatif pribadi pejabat atau pengusaha.
"Informasi yang menyebut ide translokasi badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo sebagai gagasan Pak Hashim adalah keliru. Studi ini sudah lama dilakukan, sejak tahun 80-an, lalu berkembang lagi pada 2015. Catatannya harus dibaca secara utuh," ujar Raja Juli dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11).
Raja Juli menjelaskan, usulan mencari lokasi alternatif muncul karena ada sejumlah ancaman serius terhadap populasi badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di Ujung Kulon, Banten. Ancaman itu meliputi potensi bencana vulkanologi dan tsunami, wabah penyakit, serta keterbatasan luas habitat yang dapat memicu kelebihan populasi (overpopulation) dan perkawinan sedarah (inbreeding).
Meski demikian, Raja Juli menegaskan bahwa Ujung Kulon akan tetap menjadi rumah utama badak Jawa. Pemerintah justru berencana memperbaiki ekosistem dan memperketat pengamanan kawasan tersebut. Rencana pembangunan habitat kedua hanya bersifat komplementer, sebagai langkah mitigasi risiko jangka panjang.
Ia juga menyoroti peran Hashim sebagai pengusaha yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan. Menurut Raja Juli, sangat sedikit pengusaha yang menunjukkan komitmen kuat pada konservasi satwa liar, dan Hashim termasuk di antaranya melalui keterlibatannya dalam upaya penyelamatan harimau Sumatra dan konservasi orang utan.
Kajian untuk mencari lokasi populasi liar kedua terus berkembang hingga kini. Sejumlah taman nasional selain Alas Purwo, seperti Baluran, masuk dalam daftar telaah. Namun, belum ada keputusan final mengenai lokasi mana yang akan dipilih. Pemerintah menekankan bahwa proses ini akan melalui pertimbangan ilmiah dan kajian mendalam.
Isu translokasi badak Jawa menjadi sensitif karena menyangkut spesies yang statusnya sangat terancam punah. Populasi badak Jawa saat ini hanya sekitar 80 ekor dan seluruhnya berada di Ujung Kulon. Keberhasilan konservasi jangka panjang akan bergantung pada keseimbangan antara perlindungan habitat utama dan kesiapan menghadapi skenario terburuk. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan melibatkan publik secara transparan dalam setiap tahapan kajian, atau justru mempercepat keputusan dengan alasan darurat konservasi?



