Debat Brexit Kembali Memanas, Partai Buruh Terbelah soal Keanggotaan Uni Eropa
Baca dalam 60 detik
- Sejumlah menteri kabinet Buruh yang sebelumnya mendukung Brexit kini bersuara lantang ingin meninjau ulang hubungan dengan Uni Eropa.
- Perdana Menteri Andy Burnham membuka opsi mulai dari pasar tunggal hingga referendum ulang, tetapi masih terikat manifesto 2024 yang melarang bergabung kembali.
- Partai Buruh dilanda kegelisahan: sebagian khawatir isu ini meracuni politik domestik, sebagian lagi menilai momennya tepat untuk meraih suara progresif.

Debat tentang Brexit kembali menyeruak ke permukaan politik Inggris setelah sejumlah tokoh Partai Buruh secara terbuka mendesak peninjauan ulang keanggotaan di Uni Eropa, memicu spekulasi bahwa Perdana Menteri Andy Burnham sedang mempertimbangkan berbagai opsi dari pasar tunggal hingga referendum kedua.
Mantan Wakil Perdana Menteri David Lammy pada Rabu (19/11) mengatakan bahwa Partai Buruh harus mengusung agenda negosiasi ulang keanggotaan Uni Eropa pada pemilihan umum berikutnya, lalu membawanya ke referendum. Pernyataan itu melengkapi deretan nama yang pernah duduk di kabinet Sir Keir Starmer—termasuk mantan Menteri Keuangan Rachel Reeves, mantan Menteri Bisnis Peter Kyle, dan mantan Menteri Wales Jo Stevens—yang disebut memiliki pandangan serupa.
Yang membuat situasi ini berbeda dari sebelumnya adalah latar belakang para tokoh tersebut. Mereka semua adalah bagian dari pemerintahan yang terpilih melalui manifesto yang menegaskan komitmen untuk membuat Brexit berhasil. Kini, sebagian besar dari mereka secara terbuka menyatakan bahwa lanskap politik telah berubah dan Inggris perlu berpikir ulang.
Burnham sendiri membuka pintu bagi semua opsi, dari keanggotaan pasar tunggal, bergabung kembali dengan serikat pabean, hingga referendum untuk keanggotaan penuh. Namun dalam beberapa hari terakhir, bahasanya melunak dari komitmen awal di konferensi partai bahwa ia akan memaparkan opsi hubungan jangka panjang dengan Brussels sekitar KTT Jumat ini. Pemerintah kini menyatakan pemaparan tersebut akan dilakukan bersamaan dengan presentasi rencana 10 tahun Burnham, tepat sebelum reses Parlemen pada Desember.
Langkah tersebut menuai beragam reaksi. Sekutu Burnham menilai penundaan itu memungkinkan dia mengaitkan kebijakan Uni Eropa dengan agenda domestik, seperti biaya hidup dan reindustrialisasi. Namun, sejumlah pihak khawatir debat Uni Eropa yang menyita perhatian akan menenggelamkan bagian lain dari rencana 10 tahun tersebut.
Di internal Partai Buruh, kegelisahan mulai muncul. Seorang tokoh senior mengaku kotak masuknya kembali dipenuhi materi lama yang ia kira sudah berlalu. "Ini seperti déjà vu dengan tambahan," ujar seorang veteran kampanye Leave. Sebagian anggota parlemen menilai isu ini "toksik" dan berisiko membuka luka lama, sementara yang lain khawatir Burnham tidak akan cukup jauh memenuhi ekspektasi pemilih pro-Uni Eropa.
"Kedua sisi butuh argumen baru, bukan yang sudah membosankan seperti dulu. Jika ini hanya terlihat seperti politisi yang ingin bergabung kembali karena tak pernah move on dari Brexit, maka akan mati di jalan. Tapi jika kita bisa menunjukkan bahwa ini didorong oleh dunia usaha, petani, dan berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan keanggotaan kembali karena Brexit merugikan mereka, itu cerita berbeda," kata seorang sumber di Partai Buruh.
Selain itu, muncul pertanyaan tentang seperti apa Uni Eropa yang akan dimasuki kembali. Sejumlah anggota parlemen Buruh mencermati kemungkinan perubahan politik di Brussels dengan munculnya pemimpin sayap kanan, serta tawaran keanggotaan asosiasi untuk Kanada dan kemungkinan kesepakatan dengan Ukraina. Seorang diplomat senior dari negara anggota Uni Eropa menilai Brussels mungkin lebih terbuka pada bentuk keanggotaan yang lebih longgar dari sebelumnya.
Isu Skotlandia juga menjadi momok. Jika pemerintah mendukung referendum Uni Eropa baru, sejumlah anggota parlemen dari Skotlandia khawatir hal itu akan memperkuat argumen untuk referendum kemerdekaan Skotlandia.
Meski demikian, banyak anggota parlemen justru menyambut baik kembalinya debat Eropa ke agenda. "Bagi saya tidak masalah ke mana arah PM soal ini—semuanya bagus untuk menarik pemilih progresif. Hanya dengan terlihat membicarakannya, bahkan tanpa kejelasan tindakan, itu sudah perubahan besar," ujar salah satu dari mereka.
Pada Jumat (21/11), Burnham akan menandatangani kesepakatan baru dengan Uni Eropa yang diyakini para menteri akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memangkas regulasi bagi bisnis Inggris. Kesepakatan itu akan dipromosikan sebagai momen baru dalam hubungan kedua pihak. Namun, seberapa jauh reset ini akan berlanjut masih menjadi tanda tanya. Pemerintah belum memutuskan, tetapi banyak pihak sudah punya pandangan sendiri.
Bagi Indonesia, kembalinya debat Brexit ke pusat perhatian Inggris dapat memengaruhi dinamika hubungan dagang dan investasi. Inggris adalah mitra dagang penting bagi Indonesia di Eropa, dan ketidakpastian arah kebijakan Inggris terhadap Uni Eropa dapat menimbulkan dampak tidak langsung terhadap arus perdagangan dan iklim investasi. Pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan ini, terutama jika Inggris pada akhirnya bergerak menuju keanggotaan kembali atau kesepakatan yang lebih erat dengan Brussels, yang dapat mengubah peta kerja sama ekonomi di kawasan.



