Pakar UI: Batas Akhir Penyerahan Cawapres ke MPR Seharusnya Hari Ini, Bukan 25 November
Baca dalam 60 detik
- Titi Anggraini menegaskan tenggat penyerahan dua nama cawapres ke MPR jatuh pada 19 November 2026, bukan 25 November seperti yang diumumkan pimpinan MPR.
- Perbedaan penafsiran ini muncul karena UU MD3 dan Tatib MPR mendefinisikan 'hari' sebagai hari kerja, sehingga tenggat 14 hari sebelum pemilihan 9 Desember berakhir lebih cepat.
- Kasus ini menjadi ujian pertama kepatuhan prosedural pemerintahan Prabowo, dengan bayang-bayang pengalaman Gibran yang berhenti akibat masalah dokumen.

Batas waktu bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seharusnya berakhir hari ini, Kamis (19/11/2026), bukan 25 November seperti yang beredar. Kesimpulan itu disampaikan pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, yang menilai tenggat resmi telah lewat jika merujuk pada aturan yang berlaku.
Perbedaan tanggal ini bukan sekadar selisih hitungan hari. Titi menjelaskan, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024, pengajuan calon wakil presiden harus dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum pemilihan digelar. Karena pemilihan dijadwalkan pada 9 Desember 2026, maka tenggat seharusnya jatuh pada 19 November, bukan 25 November seperti yang diumumkan Ketua MPR Ahmad Muzani.
โDi UU MD3 itu di Pasal 1 angka 9, definisi hari adalah hari kerja. Jadi kalau pelaksanaan pemilihan 9 Desember, 14 hari kerja sebelum itu adalah 19 November,โ ujar Titi dalam diskusi Head to Head CNN Indonesia TV, Rabu (18/11) malam.
Menurut Titi, ketidaksesuaian ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi kepatuhan prosedural pemerintah dan parlemen. Ia mengingatkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya berhenti dari jabatannya karena persoalan kepatuhan terhadap persyaratan prosedural dan kelengkapan dokumen. Jika kesalahan serupa terulang, kata dia, maka keberadaan UU MD3 dan Tatib MPR dipertanyakan.
โKalau pengajuan baru dilakukan 25 November, lalu untuk apa ada UU MD3 dan Tatib MPR? Jangan sampai kita mengulangi problem ketidakpatuhan prosedural yang sama,โ kata Titi.
Di sisi lain, MPR melalui Ketua Ahmad Muzani menyatakan tenggat 25 November ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo. Muzani juga menegaskan bahwa sesuai UUD, Prabowo harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden. Namun pernyataan itu tidak menjelaskan dasar perhitungan tanggal, apakah menggunakan hari kalender atau hari kerja.
Perbedaan tafsir ini menyisakan pertanyaan tentang konsistensi lembaga negara dalam menjalankan aturan yang mereka buat sendiri. Jika tenggat 19 November dilewati tanpa penyerahan nama, maka secara hukum proses pemilihan wapres berpotensi cacat prosedural. Publik akan menyoroti apakah MPR akan tetap melanjutkan jadwal 9 Desember atau menyesuaikan mekanisme agar sesuai dengan ketentuan.
Yang paling krusial, kasus ini menguji komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang bersih dan patuh hukum. Sebab, sebagaimana ditegaskan Titi, kepatuhan prosedural bukan formalitas belaka, melainkan fondasi legitimasi demokrasi. Kini publik menanti apakah Presiden Prabowo akan menyerahkan nama cawapres hari ini, atau justru mempertahankan tanggal 25 November yang dinilai keliru oleh pakar.



