Istana Bantah Desakan Sterilisasi: Evaluasi Personel Berjalan Otomatis
Baca dalam 60 detik
- Wamen Sekretariat Negara Juri Ardiantoro menegaskan evaluasi personel di lingkungan Istana, termasuk KSP dan Bakom, sudah berjalan rutin tanpa perlu desakan politik.
- Permintaan sterilisasi dari Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso muncul setelah eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan.
- Pernyataan Juri menjadi ujian transparansi pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia di lingkaran inti kekuasaan pasca-kasus penyadapan.

Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro memastikan bahwa penyaringan terhadap personel di lingkungan Istana Kepresidenan, termasuk Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), telah menjadi prosedur rutin yang berjalan otomatis. Pernyataan ini merespons desakan publik agar lingkaran inti Presiden Prabowo Subianto dibersihkan dari individu-individu yang pernah direkomendasikan oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Desakan tersebut mencuat setelah Listyo ditetapkan sebagai salah satu dari empat tersangka dalam kasus penyadapan yang menyasar sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo. Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, secara terbuka meminta agar personalia di lingkar inti presiden yang berasal dari rekomendasi Listyo disterilkan. Menurutnya, kasus ini menjadi catatan buruk bagi kinerja Kementerian Sekretariat Negara dan tidak boleh terulang.
Menanggapi hal itu, Juri menjelaskan bahwa evaluasi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga profesional di KSP dan Bakom merupakan praktik yang lumrah. "Kalau itu sih sudah otomatis kita berjalan," ujarnya usai rapat di Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). Ia menambahkan bahwa pemeriksaan latar belakang dan evaluasi berkala telah menjadi bagian dari mekanisme internal di tiga lembaga yang menopang lingkungan Istana.
Pernyataan Juri menunjukkan bahwa pemerintah tidak melihat permintaan sterilisasi sebagai intervensi politik, melainkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan internal yang sudah berjalan. Namun, pernyataan itu juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana evaluasi tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab, dalam kasus penyadapan yang melibatkan eks Kapolri, publik tentu berharap ada langkah korektif yang lebih tegas, bukan sekadar klaim prosedural.
"Kalau di KSP, Bakom, itu banyak tenaga profesional. Ya hal yang wajar saja kalau kita evaluasi setiap saat," kata Juri menegaskan.
Desakan dari DPR sendiri mencerminkan tekanan politik yang semakin meningkat terhadap pemerintah untuk merespons kasus penyadapan secara serius. Sugiat Santoso secara spesifik menyoroti personalia di lingkar inti Presiden yang disebutnya sebagai rekomendasi dari Kapolri era Listyo. Ia meminta agar mereka yang terafiliasi dengan rekomendasi tersebut tidak lagi menduduki posisi strategis. Permintaan ini bukan hanya soal loyalitas, tetapi juga soal keamanan informasi di tingkat tertinggi negara.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menguji ketahanan sistem pengamanan informasi di lingkungan eksekutif. Penyadapan terhadap pejabat tinggi, termasuk presiden, merupakan ancaman serius bagi kedaulatan negara. Oleh karena itu, evaluasi personel tidak cukup hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga harus mampu mendeteksi potensi risiko sejak dini. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme vetting di KSP dan Bakom benar-benar berfungsi, bukan sekadar formalitas.
Ke depan, publik akan menantikan apakah pernyataan Juri akan diikuti dengan langkah konkret, misalnya pengumuman hasil evaluasi atau rotasi personel di lingkungan Istana. Jika tidak, desakan sterilisasi bisa terus menjadi bola liar yang menggerus kepercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya, jika pemerintah mampu menunjukkan transparansi, kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat sistem manajemen SDM di lingkaran inti kekuasaan.



