Penulis Laporan Cass Berbalik Tolak RUU Larangan Terapi Konversi, Pemerintah Inggris Diminta Perbaiki Definisi
Baca dalam 60 detik
- Baroness Cass, penulis tinjauan independen layanan identitas gender, menyatakan draf RUU larangan praktik konversi belum layak diterapkan.
- Ia mengkhawatirkan definisi 'kerugian serius' memicu laporan keliru terhadap terapis dan orang tua, menciptakan efek jera.
- Pemerintah Inggris berjanji menampung masukan komite, tetapi menegaskan komitmen mengesahkan larangan setelah hampir satu dekade penundaan.

Baroness Cass, yang memimpin tinjauan independen terhadap layanan identitas gender bagi anak muda di Inggris, secara mengejutkan menyatakan tidak mendukung draf RUU larangan praktik konversi dalam bentuknya yang sekarang. Pernyataan ini muncul dalam sidang komite parlemen yang membahas RUU tersebut, dan disampaikan langsung kepada BBC Radio 4.
Dalam wawancara dengan program Today, Cass menegaskan bahwa pelarangan praktik konversi tetap "diinginkan", namun ia menilai belum ada rumusan yang bisa dijalankan. "Tantangannya adalah sejauh yang saya lihat, kita belum memiliki RUU yang layak," ujarnya. Sikap ini kontras dengan dukungannya saat draf pertama kali diperkenalkan pada Juni lalu, ketika ia dipuji dalam siaran pers pemerintah.
Kekhawatiran utama Cass terletak pada potensi "konsekuensi tak terduga yang serius" bagi orang tua dan tenaga medis. Ia menyoroti frasa dalam RUU yang mensyaratkan korban mengalami "kerugian serius bagi kesehatan fisik atau mental, atau alarm atau distress serius yang berdampak substansial pada aktivitas sehari-hari". Menurutnya, frasa ini membuka celah bagi pengaduan yang berniat buruk (vexatious) terhadap terapis yang menangani remaja dengan distress gender.
"Interaksi terapeutik bisa menimbulkan distress, dan sering memang demikian karena membahas isu sensitif. Jika seorang remaja merasa kesal atau marah, itu bisa jadi hasil dari intervensi yang tepat, tetapi tetap dinilai sebagai praktik profesional yang buruk," kata Cass.
Ia juga menyoroti efek jera di kalangan profesional di Klinik Disforia Gender NHS yang baru. Meskipun proses pengaduan tidak berujung pada penuntutan, prosedur itu sendiri bisa merusak karier dan reputasi. "Masalahnya adalah efek jera ketika para profesional tahu mereka mungkin menghadapi pengaduan, bahkan penuntutan," tambahnya.
Selain itu, Cass mengingatkan dampak pada keluarga. Contohnya, jika orang tua menghentikan uang saku anak karena khawatir akan digunakan untuk membeli breast binder atau hormon, tindakan itu bisa masuk dalam cakupan RUU dan berujung pada penuntutan. Ia menegaskan ingin RUU yang melindungi kelompok yang seharusnya dilindungi, tanpa menjebak pihak yang tidak seharusnya dijerat.
Dukungan terhadap RUU datang dari sejumlah organisasi LGBT seperti Stonewall dan Asosiasi Konseling dan Psikoterapi Inggris. Namun, Cass menilai polarisasi dalam debat gender membuat sebagian pihak mungkin menyalahgunakan undang-undang baru untuk tujuan yang tidak dimaksudkan. Ia mengaku saat memberikan kutipan dukungan pada Juni lalu belum sempat membaca rincian RUU karena tenggat siaran pers.
Juru bicara pemerintah menanggapi positif kritik Cass. Mereka menyatakan akan mempertimbangkan semua bukti dari komite serius dan ingin "melakukan larangan ini dengan benar". Pemerintah juga menegaskan RUU akan melindungi kelompok LGBT di Inggris dan Wales.
Konteks Indonesia: Perdebatan serupa tentang batas intervensi medis dan hak kelompok marginal juga menghangat di Indonesia, meskipun dengan kerangka hukum dan sosial yang berbeda. Kasus ini menunjukkan pentingnya definisi hukum yang presisi agar kebijakan perlindungan tidak menimbulkan efek samping bagi tenaga profesional dan keluarga.
Ke depan, komite parlemen akan menyelesaikan tinjauan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Pertanyaannya, apakah pemerintah Inggris bersedia merevisi frasa kunci yang dikritik Cass, atau tetap melanjutkan RUU apa adanya dengan risiko penolakan dari pakar yang justru menjadi rujukan kebijakan?



