Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi Tertunda, Polri Beralasan Kesehatan
Baca dalam 60 detik
- Irjen Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik karena alasan kesehatan, sementara tiga tersangka lain sudah ditahan.
- Sidang KKEP untuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan pekan depan, namun tanggal pasti belum dipastikan.
- Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menyeret empat jenderal aktif dan berpotensi meluas ke tuduhan makar.

Mabes Polri memastikan Irjen Slamet Uliandi, salah satu tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, belum dijadwalkan menghadapi sidang etik. Alasan yang disampaikan: kondisi kesehatan mantan Kepala Divisi TIK Polri tersebut masih dalam perawatan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa Divisi Propam belum bisa memaksakan agenda sidang karena harus menghormati hak asasi terduga pelanggar. "Kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kita paksakan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/11).
Meski demikian, proses hukum terhadap tersangka lain terus berjalan. Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) telah menjadwalkan sidang untuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. Namun, Johnny belum merinci hari pasti maupun susunan majelis yang akan mengadili Listyo.
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal yang tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat. Temuan awal polisi mengindikasikan bahwa jaringan penyadapan yang melibatkan Listyo dan anak buahnya cukup luas, sehingga penyidik Bareskrim Polri turut menaikkan status perkara dugaan makar ke tahap penyidikan.
Penundaan sidang etik bagi Slamet Uliandi menjadi sorotan karena tiga tersangka lain telah menjalani proses hukum lebih lanjut. Ahrie Sonta dan Eko Hadi bahkan sudah dipecat tidak dengan hormat dari institusi Polri. Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) baru akan menghadapi sidang etik pekan depan. Perbedaan perlakuan ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi penegakan kode etik di internal Polri.
"Kita di satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar," kata Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan alasan penundaan.
Pengamat hukum menilai penundaan berbasis alasan kesehatan lazim dalam proses etik, namun publik tetap menantikan transparansi jadwal dan hasil sidang. Terlebih, kasus ini melibatkan pejabat tinggi yang masih aktif, sehingga menjadi ujian bagi kredibilitas Polri dalam menegakkan disiplin internal. Jika sidang etik terhadap Listyo berjalan pekan depan, publik akan mencermati apakah majelis KKEP mampu bekerja independen tanpa tekanan politik.
Ke depan, dua hal yang perlu dicermati: pertama, apakah kondisi kesehatan Slamet Uliandi akan segera membaik sehingga sidang etik bisa digelar tanpa hambatan; kedua, bagaimana majelis KKEP memutus perkara Listyo Sigit Prabowo yang posisinya sebagai Kepala KSP menimbulkan dimensi politik kuat. Tanpa kejelasan, kasus penyadapan ini berisiko menjadi preseden buruk bagi penegakan etik di tubuh Polri.



