Mahfud MD Desak Sanksi Hukum Tuntas untuk Kasus Ijazah Gibran, KPU hingga Pejabat Negara Disorot
Baca dalam 60 detik
- Mahfud MD menuntut penuntasan kasus ijazah Gibran Rakabuming Raka melalui sanksi hukum, bukan sekadar penyelesaian administratif.
- Putusan MK dan MA yang menyatakan tidak ada bukti ijazah setara SMA dan membatalkan surat keterangan penyetaraan menjadi dasar desakan tersebut.
- Laporan masyarakat ke Mabes Polri dinilai layak dilanjutkan untuk mencegah terulangnya praktik manipulasi dokumen oleh penyelenggara negara.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka tidak berhenti sebagai perdebatan politik. Ia menegaskan kasus ini harus diselesaikan sampai ke ranah hukum agar menjadi efek jera dan tidak menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Desakan itu muncul setelah dua lembaga peradilan mengeluarkan putusan yang saling menguatkan. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri setara SMA sebagaimana disyaratkan undang-undang pemilu. Sementara Mahkamah Agung lewat putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Bagi Mahfud, kedua putusan itu bersifat notoire feitenโfakta yang tidak lagi dapat dibantah. Karena itu, ia menilai penyelesaian administratif saja tidak cukup. "Bukan karena sentimen kepada KPU atau Depdikbud, tetapi supaya dijatuhi sanksi hukum," ujarnya kepada CNN Indonesia TV, Selasa (17/11).
Guru Besar Hukum Tata Negara itu menyoroti pentingnya akuntabilitas lembaga negara. Menurutnya, jika rangkaian peristiwa menunjukkan unsur kesengajaan, sanksi hukum harus dijatuhkan agar tidak ada lagi pejabat atau institusi yang menerbitkan dokumen tidak sesuai fakta. Ia juga mengingatkan KPU agar tidak membuat regulasi secara sepihak tanpa transparansi kepada publik.
"Laporan-laporan masyarakat yang disampaikan ke Mabes untuk ditindak hukum pidananya itu menurut saya layak dilanjutkan oleh polisi karena indikasinya sudah ada agar ke depannya enggak ada lagi orang melakukan hal seperti ini." โ Mahfud MD
Kasus ini bukan sekadar soal dokumen pribadi. Ia menyentuh integritas proses pencalonan dalam pemilu dan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara. Jika dibiarkan, kata Mahfud, akan lahir preseden bahwa manipulasi administrasi bisa lolos tanpa konsekuensi. Sebaliknya, penegakan hukum yang tegas akan memperkuat prinsip keadaban dalam bernegara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari KPU maupun pihak Gibran terkait desakan sanksi tersebut. Namun, pernyataan Mahfud menambah tekanan politik bagi penegak hukum untuk segera mengambil sikap. Publik akan menantikan apakah laporan ke Mabes Polri benar-benar diproses atau kembali berhenti di tengah jalan.
Ke depan, ujian terbesar bukan hanya pada kasus ini, melainkan pada konsistensi negara menegakkan aturan. Apakah aparat hukum berani menindak pelanggaran yang melibatkan nama besar, atau justru memilih jalan aman? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan wajah penegakan hukum Indonesia lima tahun mendatang.



