Demokrat AS Klaim Akan Kembali ke Perundingan Iklim, Cop31 Jadi Panggung Perebutan Narasi
Baca dalam 60 detik
- Sekitar 120 delegasi dari koalisi America Is All In hadir di Cop31 Antalya untuk menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan lama absen dari diplomasi iklim.
- Kemenangan besar Partai Demokrat pada pemilu sela November lalu menjadi modal politik untuk menantang agenda anti-iklim Presiden Donald Trump.
- Analisis University of Maryland memperkirakan kebijakan tingkat negara bagian dan kekuatan pasar dapat memangkas emisi AS hingga 46% di bawah level 2005 dalam satu dekade.

Di tengah absennya sejumlah pemimpin besar dunia, sekitar 120 delegasi Amerika Serikat dari koalisi America Is All In justru memastikan kehadiran mereka di Konferensi Perubahan Iklim PBB Cop31 di Antalya, Turki. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Washington—setidaknya di level negara bagian dan kongres—tidak akan membiarkan kursi Amerika kosong terlalu lama, meski Gedung Putih di bawah Donald Trump terus menyerang agenda iklim global.
Cop31 tahun ini tercatat sebagai konferensi iklim terbesar dalam sejarah dengan lebih dari 92.000 peserta terdaftar. Namun, kehadiran para pemimpin negara kelompok G7 sangat minim: hanya Andy Burnham dari Inggris yang tampil, sementara Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Kanada, Jepang, dan sejumlah kepala pemerintahan Eropa memilih tidak hadir. Kekosongan kepemimpinan global inilah yang coba diisi oleh delegasi non-federal AS.
“Amerika tidak hanya kembali—kami semua terlibat,” ujar anggota Kongres dari California, Jared Huffman, kepada wartawan. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat, yang baru saja meraih kemenangan telak dalam pemilu sela, akan segera memiliki mayoritas terkuat dalam 50 tahun terakhir dan mampu menantang kebijakan anti-iklim Trump.
Delegasi tersebut dipimpin oleh Gubernur California Gavin Newsom, yang disebut-sebut sebagai kandidat potensial pada pemilihan presiden 2028. Newsom menegaskan bahwa komitmen iklim tidak bergantung pada siapa yang duduk di Oval Office. “Trump bersifat sementara. Kemitraan California dengan dunia tidak demikian,” katanya dalam pernyataan tertulis. “Negara bagian dan pemerintah lokal adalah tempat janji Perjanjian Paris menjadi nyata, dan California menepati janjinya.”
Rachel Cleetus, direktur program iklim Union of Concerned Scientists, menilai kehadiran para pemimpin negara bagian dan federal ini sebagai pesan bahwa Amerika tetap berkomitmen bekerja sama dengan komunitas global. Menurutnya, pemerintahan Trump telah meninggalkan perjanjian iklim internasional dan menyerang kebijakan energi bersih, tetapi para pemimpin alternatif ini hadir untuk menunjukkan bahwa masih ada jalan lain.
Meski demikian, delegasi AS menyadari bahwa pengaruh mereka di meja perundingan masih terbatas. Status mereka tercatat sebagai pengamat, bukan negosiator resmi. Huffman menyebut bahwa tahun depan akan berbeda: “Kami akan menjadi delegasi Kongres resmi yang dipimpin oleh pimpinan DPR. Tak lama setelah itu, bagian kuning di lanyard kami yang bertuliskan ‘pengamat’ akan berubah—Amerika Serikat akan resmi kembali sebagai bagian dari upaya negosiasi di Cop mendatang.”
Di sisi lain, kehadiran koalisi ini juga menuai kritik. Sebuah studi yang dirilis di sela-sela konferensi mencatat lebih dari 100 perusahaan dan kelompok yang terkait dengan bahan bakar fosil turut hadir di Cop31. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh industri karbon terhadap arah perundingan, bahkan ketika negara-negara maju berjanji meningkatkan ambisi iklim.
Bagi Indonesia, dinamika di Cop31 ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia berkepentingan agar negara-negara penghasil emisi terbesar tetap berada di jalur komitmen Paris. Ketika Amerika Serikat secara federal mundur, peran negara bagian dan aktor non-negara menjadi penopang yang tidak bisa diabaikan. Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat diplomasi iklim, terutama dalam mendorong pendanaan transisi energi dan kerja sama teknologi bersih dengan negara bagian AS yang progresif, seperti California.
Dengan sisa waktu empat hari, sekitar 200 negara masih harus menyelesaikan 165 mandat perundingan. Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Simon Stiell, menyerukan kompromi dan mendesak agar isu-isu tersulit segera dibahas. “Setiap negara punya pandangan. Setiap negara punya suara,” ujarnya. Namun, tanpa kehadiran penuh dari kekuatan-kekuatan utama dunia, pertanyaannya kini: apakah Cop31 akan menghasilkan kesepakatan yang cukup kuat, atau justru menjadi panggung simbolis di tengah fragmentasi politik global?



