Komisi I DPR Dorong RUU AI Masuk Prolegnas, tetapi Prioritas 2026 Masih Dikuasai UU Keamanan
Baca dalam 60 detik
- Komisi I DPR mengusulkan RUU Kecerdasan Artifisial masuk Prolegnas jangka menengah, menyusul langkah Malaysia dan Singapura yang lebih dulu memiliki regulasi.
- Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono menegaskan RUU AI bisa naik prioritas asalkan naskah akademiknya sudah rampung.
- Tahun 2026, Komisi I masih fokus menyelesaikan RUU Keamanan Siber, RUU Penyiaran, dan perubahan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional.

Komisi I DPR RI resmi mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial (AI) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah. Usulan ini muncul dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (17/11), dan menjadi sinyal bahwa parlemen mulai menyadari urgensi tata kelola AI di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyampaikan langsung usulan tersebut. Politikus Partai Golkar itu menilai pemerintah dan DPR perlu segera memiliki payung hukum untuk merespons perkembangan teknologi digital yang bergerak cepat. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus mengandalkan pengaturan sektoral yang tersebar di berbagai regulasi tanpa satu undang-undang khusus.
Dave membandingkan posisi Indonesia dengan sejumlah negara tetangga. Malaysia dan Singapura, kata dia, telah lebih dulu memiliki kerangka regulasi AI. Sementara negara-negara Eropa dan Amerika Serikat bahkan sudah melangkah lebih jauh dengan pengaturan yang lebih mendalam. Perbandingan ini menjadi dasar argumen bahwa Indonesia berisiko tertinggal dalam membangun ekosistem AI yang aman dan akuntabel.
Meski begitu, Dave tidak menjanjikan RUU AI akan langsung masuk daftar prioritas tahun depan. Ia menyebut peluang itu tetap terbuka bila naskah akademik sudah tersedia. Syarat ini penting karena tanpa kajian akademik yang matang, pembahasan RUU berisiko kehilangan arah dan hanya menjadi simbol politik semata.
Komisi I DPR sendiri masih memiliki tumpukan agenda legislasi yang harus diselesaikan pada 2026. Dave menyebut tiga RUU yang tengah menjadi fokus: RUU Keamanan Siber (KKS), RUU Penyiaran yang sudah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR, serta RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Ketiganya menempati prioritas yang lebih tinggi dibanding RUU AI.
"Kami membuka ruang bagi RUU Kecerdasan Artifisial untuk masuk prioritas, asalkan naskah akademiknya sudah disiapkan," ujar Dave Laksono dalam rapat tersebut.
Dari sisi substansi, kebutuhan regulasi AI di Indonesia memang semakin mendesak. Teknologi ini telah merambah sektor keuangan, kesehatan, pendidikan, hingga layanan publik. Tanpa aturan yang jelas, risiko penyalahgunaan data, diskriminasi algoritmik, dan ketidakjelasan tanggung jawab hukum akan semakin besar. Beberapa negara telah menerapkan prinsip transparansi dan audit algoritma, sesuatu yang belum dimiliki Indonesia secara eksplisit.
Namun, langkah Komisi I ini masih sebatas usulan dalam forum internal DPR. Nasib RUU AI akan ditentukan oleh kesepakatan politik antar-fraksi di Baleg dan pemerintah. Jika naskah akademik tidak kunjung disusun, bukan tidak mungkin usulan ini hanya berhenti sebagai wacana jangka menengah tanpa tenggat yang jelas.
Ke depan, publik perlu mengawal apakah Komisi I serius menyiapkan kajian akademik RUU AI atau hanya memanfaatkan isu teknologi untuk menarik perhatian. Tanpa dorongan yang konsisten, Indonesia berisiko terus menjadi pengguna teknologi tanpa memiliki kedaulatan regulasi di ranah kecerdasan artifisial.



