Mantan Menteri Inggris Peringatkan Royal Mail di Ambang Kehancuran, Pemerintah Diminta Bertindak
Baca dalam 60 detik
- Peter Kyle, mantan Menteri Bisnis Inggris, mendesak pemerintah segera menyamakan aturan main bagi Royal Mail agar tidak tersingkir oleh pesaing yang memakai pekerja lepas.
- Royal Mail selama ini terbebani kewajiban layanan universal dan mayoritas pekerja tetap, sementara kompetitornya lebih leluasa menekan biaya.
- Pemerintah akan mengevaluasi pasar parsel setelah laporan Ofcom Desember, tetapi tekanan politik dan serikat pekerja terus meningkat.

Mantan Menteri Bisnis Inggris, Peter Kyle, memperingatkan bahwa Royal Mail berada di titik kritis dan meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menciptakan persaingan yang setara. Ia menilai tanpa intervensi, perusahaan pos pelat merah itu bisa kehilangan kelayakan operasional dalam beberapa tahun ke depan.
Kyle, yang sempat menjabat sebelum digantikan Jonathan Reynolds pada Juli lalu, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Royal Mail terus tergerus oleh perusahaan pengiriman parsel pesaing yang tidak mempekerjakan staf dengan standar yang sama. Menurutnya, ada semacam "ketidakadilan struktural" yang membuat Royal Mail sulit bersaing.
Royal Mail, yang dimiliki oleh International Distribution Services, memang menghadapi tekanan berat: persaingan makin ketat, volume surat menurun, dan regulator berulang kali mendenda perusahaan karena gagal memenuhi target pengiriman. Pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan reformasi pasar parsel setelah Ofcom merilis laporan pemantauan tahunan pada Desember mendatang.
Kyle mengungkapkan bahwa ia telah mulai menyiapkan kajian di Departemen Bisnis dan Perdagangan (DBT) untuk menelusuri struktur biaya dan profitabilitas pasar parsel. Tujuannya adalah memastikan perusahaan yang sukses tetap menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis yang berlaku di Inggris. "Jika kita biarkan beberapa tahun lagi, Royal Mail akan menjadi tidak layak dan runtuh karena beban mempekerjakan karyawan penuh waktu," ujarnya.
Sebagian pesaing menggunakan pengemudi lepas, bahkan ada yang menawarkan skema opsional dengan tunjangan terbatas. Sementara itu, Royal Mail terikat kewajiban hukum untuk menyediakan layanan "satu harga ke mana saja" di seluruh Inggris dan mengantar surat kelas satu enam hari seminggu ke setiap alamat. Kewajiban ini membuat biaya operasionalnya jauh lebih tinggi.
Kyle menegaskan bahwa kajian yang ia rencanakan tidak akan menyentuh perubahan lebih lanjut pada kewajiban layanan universal atau kondisi kerja staf. Namun, ia menilai sudah tiba saatnya pemerintah memutuskan apakah Royal Mail ingin tetap menjadi entitas yang layak di masa depan.
Kinerja Royal Mail sebenarnya membaik dalam beberapa bulan terakhir, tetapi masih belum mencapai target pengiriman surat kelas satu dan kelas dua. Denda ยฃ21 juta pada Oktober lalu menjadi pukulan telak. Regulator Ofcom sendiri telah melonggarkan beberapa aturan, termasuk menghapus pengiriman kelas dua pada Sabtu dan menurunkan target pengiriman kelas satu menjadi 90% dalam sehari.
Pemerintah melalui juru bicaranya menyatakan bahwa Menteri Bisnis saat ini, Jonathan Reynolds, telah bertemu dengan Royal Mail dan Serikat Pekerja Komunikasi (CWU) pekan lalu untuk mendorong perbaikan kualitas layanan dan menegaskan komitmen terhadap keberhasilan perusahaan. DBT juga meluncurkan konsultasi untuk menindak apa yang disebut "pekerja lepas palsu", yaitu praktik beberapa perusahaan yang salah mengklasifikasikan staf sebagai pekerja mandiri untuk menghindari kewajiban hukum.
Royal Mail menyambut baik konsultasi tersebut. Juru bicara perusahaan mengklaim sebagian industri pengiriman sedang "berlomba ke bawah" dalam standar ketenagakerjaan dan berjanji terus memperjuangkan lapangan bermain yang setara dengan standar yang kuat dan dapat ditegakkan di seluruh industri.
Tekanan juga datang dari parlemen. Banyak anggota parlemen melaporkan tingginya keluhan konstituen tentang pengiriman yang terlewat atau tertunda. Menteri Bisnis Bayangan, Bradley Thomas, menilai manajemen Royal Mail perlu bertanggung jawab. "Pelanggan diminta membayar lebih mahal, tetapi layanan yang mereka terima tidak membaik. Ini bukan salah para tukang pos yang bekerja keras, melainkan kesalahan manajemen Royal Mail. Nasionalisasi bukan solusi," tegasnya.
Sementara itu, Serikat Pekerja Komunikasi (CWU) yang mewakili karyawan Royal Mail terus menekan menteri. Sekretaris Jenderal Dave Ward menyerukan "model kepemilikan baru" bagi Royal Mail. Seruan ini menambah dimensi politik pada perdebatan yang sudah rumit.
Dengan tenggat laporan Ofcom pada Desember dan konsultasi ketenagakerjaan yang sedang berjalan, pemerintah Inggris berada di persimpangan: membiarkan Royal Mail berkompetisi dengan aturan yang ada, atau melakukan intervensi untuk menyelamatkan layanan pos nasional. Keputusan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan apakah Royal Mail masih bisa menjadi tulang punggung layanan pos Inggris atau hanya tinggal nama.



