Guterres Tinggalkan COP31 dengan Peringatan: Aksi Iklim adalah Inti Peradaban
Baca dalam 60 detik
- Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan bahwa perubahan iklim bukan isu sektoral, melainkan fondasi seluruh kerja organisasi dunia.
- Kepergian Guterres meninggalkan ketidakpastian arah kebijakan iklim PBB, sementara negosiasi COP31 masih bergulat dengan target elektrifikasi dan transisi energi.
- Dominasi lebih dari 100 entitas terkait fosil di forum COP31 memicu kritik keras dari masyarakat sipil yang menilai ruang partisipasi tidak seimbang.

António Guterres menutup masa jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan pesan yang tak biasa: perubahan iklim bukan salah satu agenda, melainkan pusat dari seluruh agenda. Dalam konferensi pers perpisahannya di KTT COP31, Jumat (13/11/2026), ia menyatakan bahwa perdamaian dunia mustahil diwujudkan di atas planet yang terbakar.
Pernyataan itu bukan retorika kosong. Guterres, yang akan lengser akhir Desember, selama bertahun-tahun dikenal sebagai Sekretaris Jenderal paling vokal dalam menyerang perusahaan bahan bakar fosil dan pemerintah yang lamban. Ia berulang kali menegaskan bahwa krisis iklim memperparah ketimpangan, memicu perpindahan penduduk, dan menggerus capaian pembangunan yang dibangun puluhan tahun.
Yang membuat pidato itu kian tajam adalah konteksnya. Sebagian besar dari lebih dari 90 kepala negara yang hadir di COP31 telah meninggalkan lokasi, menyisakan para negosiator untuk membahas isu teknis seperti elektrifikasi ekonomi global dan transisi berkeadilan bagi pekerja industri fosil. Guterres pun menjadi salah satu dari sedikit pemimpin dunia yang masih bertahan—sebuah simbol bahwa pesan iklimnya tak ingin ia lepaskan begitu saja.
Pergantian kepemimpinan di PBB menambah lapisan ketidakpastian. Hingga kini, belum ada nama pasti pengganti Guterres, terutama setelah Donald Trump mencoba mengintervensi proses pemilihan dengan mendorong kandidat preferensinya. Kekhawatiran pun mencuat: apakah penerus Guterres akan tetap menempatkan iklim di garda terdepan, atau justru menggesernya ke belakang demi isu lain yang lebih pragmatis?
Guterres tampaknya menyadari betul risiko itu. Ia secara eksplisit menyampaikan pesan kepada penggantinya agar tidak meninggalkan komitmen iklim. Menurutnya, perubahan iklim tidak bisa dibatasi pada satu sektor—ia merembes ke mana-mana, memicu kemarahan sosial, memaksa orang mengungsi, memperlebar defisit anggaran negara, dan mempertajam perebutan sumber daya seperti tanah dan air. Dalam logika itu, aksi iklim bukan pilihan, melainkan prasyarat bagi stabilitas global.
Sementara itu, jalannya negosiasi di COP31 masih penuh liku. Presidensi bersama Australia—yang uniknya memimpin perundingan meski Turki menjadi tuan rumah—telah merilis dokumen "refleksi" yang merangkum usulan negara-negara sejak Senin. Dokumen itu menjadi pijakan longgar bagi draf pertama keputusan penutup, yang selama ini menjadi hasil utama setiap COP. Sejarah menunjukkan, dokumen serupa pernah melahirkan komitmen besar: COP26 di Glasgow pada 2021 menghasilkan kesepakatan "phase down" batu bara, sedangkan COP28 di Dubai pada 2023 mencetuskan janji global untuk bertransisi dari bahan bakar fosil.
Menteri Iklim dan Energi Australia Chris Bowen, yang memimpin perundingan, menegaskan bahwa dokumen refleksi belum menjadi teks negosiasi final. "Tidak ada yang diputuskan atau dikunci di dalamnya," ujarnya, seraya menambahkan bahwa pihaknya memastikan semua negara didengar. Negara-negara masih memiliki waktu hingga Sabtu malam untuk memberikan tanggapan, dan draf resmi keputusan penutup baru diharapkan muncul awal pekan depan.
Di sisi lain, kehadiran lebih dari 100 entitas terkait fosil di forum COP31 menuai kecaman. Prakash Dalal dari Pro Public/Friends of the Earth Nepal menilai ruang yang diberikan kepada perusahaan pencemar besar terlalu besar dibandingkan masyarakat sipil dan delegasi negara. Menurutnya, dampak kehilangan mata pencaharian, trauma, dan tantangan bertahan hidup yang dialami masyarakat akibat polusi tidak sebanding dengan akses yang dinikmati korporasi.
Bagi Indonesia, dinamika COP31 ini bukan sekadar tontonan jauh. Sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem, posisi Indonesia sangat bergantung pada komitmen pendanaan iklim dari negara maju. Target elektrifikasi global dan transisi energi yang dibahas di COP31 juga bersinggungan langsung dengan agenda transisi energi domestik, termasuk rencana pensiun dini pembangkit batu bara. Jika dokumen penutup COP31 melemah, tekanan terhadap negara berkembang untuk membiayai sendiri adaptasi iklim akan semakin berat.
Pertanyaannya kini: akankah pesan perpisahan Guterres menjadi warisan yang dijaga, atau hanya gema singkat sebelum dunia kembali sibuk dengan kepentingannya masing-masing? Jawabannya akan mulai terlihat dari isi draf keputusan penutup pekan depan—dan dari siapa yang akhirnya duduk di kursi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya.



