MPR Buka Jalan Pemilihan Wapres Baru: Paripurna 2 Desember, Verifikasi 36 Anggota
Baca dalam 60 detik
- MPR menetapkan rapat paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026, setelah surat pengunduran diri diterima.
- Presiden Prabowo diberi waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon, sementara MPR membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc masing-masing beranggotakan 36 orang.
- Proses ini menjadi ujian konsolidasi lembaga legislatif dan transparansi mekanisme suksesi di tengah transisi kepemimpinan nasional.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi menetapkan jadwal rapat paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026. Keputusan ini diambil dalam rapat gabungan tertutup yang berlangsung sekitar satu jam, Jumat (13/11) sore, dan diikuti seluruh fraksi MPR, kelompok DPD, serta pimpinan majelis.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pihaknya segera mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo untuk meminta dua nama calon wakil presiden. Presiden kemudian memiliki waktu 14 hari sejak surat diterima untuk mengajukan usulan tersebut. "Hari ini kami akan menandatangani surat kepada Presiden dan hari ini juga akan kami kirimkan," ujar Muzani di Jakarta.
Selain menetapkan tanggal paripurna, rapat gabungan menghasilkan sejumlah keputusan teknis penting. MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang diketuai salah satu pimpinan MPR. Tim ini bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon wakil presiden. Paralel dengan itu, dibentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota sama, yakni 36 orang, yang akan dipimpin tiga wakil ketua MPR. Tim ad hoc ini nantinya menyiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden terpilih.
Mekanisme ini menandai babak baru dalam suksesi kepemimpinan nasional pasca-pengunduran diri Gibran. Publik menantikan siapa dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo, mengingat posisi wakil presiden memiliki peran strategis dalam stabilitas pemerintahan. Sejumlah pengamat menilai proses ini akan menguji transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif, terutama karena rapat gabungan digelar secara tertutup.
"Pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember," kata Muzani.
Dari sisi politik, langkah MPR ini memperlihatkan upaya menjaga marwah konstitusi di tengah dinamika koalisi. Fraksi-fraksi di MPR dituntut untuk menyepakati calon yang tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mampu merangkul berbagai kepentingan. Tim verifikasi yang melibatkan unsur DPD diharapkan dapat menyerap aspirasi daerah, sementara tim ad hoc memastikan produk hukum yang dihasilkan sah secara prosedural.
Bagi masyarakat, tahapan ini menjadi indikator sejauh mana elite politik mampu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Jika Presiden mengajukan nama dalam tenggat 14 hari, proses verifikasi dapat berjalan sesuai jadwal. Namun, jika terjadi keterlambatan atau tarik-menarik, paripurna 2 Desember bisa terancam mundur. Semua mata kini tertuju pada surat yang segera meluncur ke Istana, dan siapa dua nama yang akan mengisi kursi wakil presiden.



