Empat Tersangka, Satu Sakit: Peta Baru Kasus Penyadapan Prabowo dan Bayang-Bayang Mako Brimob
Baca dalam 60 detik
- Mabes Polri menambah satu nama dalam daftar tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, sehingga total menjadi empat orang.
- Tiga tersangka telah mendekam di Rutan Mako Brimob, sementara satu tersangka baru berinisial SU belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke.
- Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim, menegaskan proses hukum berjalan tanpa intervensi kepentingan internal Korps Bhayangkara.

Mabes Polri resmi menetapkan satu tersangka tambahan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah figur publik lainnya. Tersangka baru berinisial SU itu melengkapi daftar empat nama yang kini menyandang status hukum dalam kasus yang menyita perhatian publik tersebut. Namun, berbeda dari tiga tersangka lain, SU belum menjalani penahanan karena alasan medis.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto mengungkapkan bahwa tiga tersangka telah dipindahkan ke Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara SU, yang disebut pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring di Bareskrim, masih menjalani perawatan akibat sakit pascastroke.
"Jumlah tersangka saat ini empat orang. Tiga ditahan di Mako Brimob, satu belum bisa ditahan karena sakit pascastroke," ujar Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11) malam.
Dari hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan bahwa SU berperan sebagai dewan pembina bagi dua tersangka lain, EH dan AS. Keduanya disebut selalu meminta persetujuan SU sebelum melakukan penyadapan maupun menghapus dokumen digital hasil penyadapan. Posisi SU sebagai mantan pejabat monitoring di Bareskrim memperkuat dugaan bahwa praktik tersebut memiliki pola yang terstruktur, bukan tindakan sporadis.
Selain menetapkan tersangka, penyidik juga telah memeriksa 13 saksi dan lima orang ahli. Jumlah saksi yang terus bertambah mengindikasikan bahwa penyidik masih membuka ruang bagi kemungkinan perluasan perkara, terutama untuk menelusuri apakah ada pihak lain yang terlibat dalam rantai komando penyadapan.
"Kapolri telah membentuk tim khusus untuk merespons informasi yang menjadi perhatian publik. Proses pendalaman akan membutuhkan waktu dan tahapan yang harus dilaksanakan secara cermat sesuai ketentuan hukum," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam kesempatan yang sama.
Pernyataan Trunoyudo menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengambil alih kendali penanganan kasus melalui tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim. Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga independensi penyidikan di tengah spekulasi publik tentang potensi konflik kepentingan di internal institusi.
Dalam keterangan terpisah, Suyudi meminta seluruh jajaran Korps Bhayangkara tetap menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menegaskan bahwa kasus yang menyeret Listyo dan kawan-kawan murni merupakan penegakan hukum, tanpa kaitan dengan persaingan atau kepentingan tertentu di dalam tubuh Polri. Pernyataan itu tampaknya ditujukan untuk meredam anggapan bahwa kasus ini bernuansa politis.
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lain. Bareskrim menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka pada awal pekan ini, sebelum akhirnya menambah SU sebagai tersangka keempat. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE yang mengatur tentang penyadapan dan pengubahan data elektronik secara melawan hukum.
Penahanan di Mako Brimob menjadi simbol bahwa tidak ada ruang istimewa bagi perwira tinggi yang tersandung kasus hukum. Namun, publik masih menunggu apakah tim khusus yang dibentuk Kapolri akan mampu mengungkap aktor intelektual di balik operasi penyadapan, atau justru berhenti pada empat nama yang telah ditetapkan. Pertanyaan berikutnya: akankah proses hukum ini transparan hingga ke akar, atau kembali menjadi ujian bagi kredibilitas Polri di mata masyarakat?



