Kapolri Suyudi Rombak 264 Pati dan Pamen, Enam Wakapolda Diganti
Baca dalam 60 detik
- Jenderal Suyudi Ario Seto menandatangani Surat Telegram ST/2467/XI/KEP./2026 yang mengganti enam Wakapolda dan memindahkan 264 perwira.
- Mutasi menyasar posisi strategis di Sumbar, Sulbar, Papua Barat, NTB, Lampung, dan Gorontalo, dengan mayoritas pengganti berpangkat Brigjen.
- Polri membingkai rotasi sebagai penyegaran organisasi, tetapi publik akan menilai apakah perubahan ini memperkuat pengawasan internal dan pelayanan di daerah.

Jenderal Suyudi Ario Seto kembali menggebrak tubuh Polri. Lewat Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026, ia memindahkan 264 perwira tinggi dan perwira menengah, termasuk mengganti enam Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda). Mutasi ini menjadi sinyal bahwa Kapolri sedang merapikan komposisi kepemimpinan di wilayah, bukan sekadar rotasi rutin.
Enam posisi Wakapolda yang berganti tersebar dari Sumatra hingga Papua. Kombes Dhani Kristianto naik menggantikan Brigjen Solihin di Sumatera Barat. Brigjen Eko Suprihanto mengisi kursi Wakapolda Sulawesi Barat yang ditinggalkan Brigjen Hari Santoso. Di Papua Barat, Brigjen Yohanes Agus Rijanto mengambil alih dari Brigjen Sulastiana. Brigjen Harry Kurniawan kini menjabat Wakapolda Nusa Tenggara Barat, menggantikan Brigjen Hari Nugroho. Brigjen Singgamata ditunjuk sebagai Wakapolda Lampung, sedangkan Brigjen Laode Aries El Fathar mengisi posisi Wakapolda Gorontalo.
Jika dibaca dari sebaran geografisnya, mutasi ini menyentuh daerah dengan karakter tantangan berbeda: Sumbar dan Lampung yang relatif padat, NTB dan Sulbar dengan isu maritim, serta Papua Barat dan Gorontalo yang punya sensitivitas keamanan tersendiri. Penggantian di level Wakapolda bukan perkara administratif semata. Posisi itu memegang kendali operasional harian, mulai dari pengaturan personel, pengawasan penyidikan, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena itu, pilihan Kapolri atas nama-nama tersebut akan dibaca sebagai sinyal prioritas: apakah Polri ingin memperkuat pengawasan internal, menajamkan pelayanan publik, atau merespons dinamika politik lokal.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa rotasi semacam ini adalah bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Menurutnya, penyegaran diperlukan agar roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal di tengah tantangan tugas yang makin kompleks. Pernyataan itu senada dengan pembingkaian resmi Polri yang menekankan kesinambungan organisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri. Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal," ujar Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11).
Namun, di luar narasi resmi, publik biasanya menakar mutasi dari dua hal: apakah prosesnya transparan dan apakah hasilnya berdampak pada kualitas layanan. Polri kerap menghadapi kritik soal promosi jabatan yang tidak selalu dikaitkan dengan kinerja. Karena itu, rotasi besar-besaran ini bisa menjadi ujian kredibilitas. Jika para Wakapolda baru mampu memperbaiki pengawasan internal, mempercepat penanganan laporan masyarakat, dan menjaga netralitas di daerah, mutasi akan dipandang sebagai langkah strategis. Sebaliknya, jika hanya berhenti sebagai seremonial, publik akan kembali mempertanyakan efektivitas pembinaan karier.
Konteks Indonesia membuat mutasi ini kian relevan. Sejumlah daerah yang terkena rotasi memiliki agenda keamanan yang padat, mulai dari pengamanan pilkada, penanganan konflik agraria, hingga pengawasan lalu lintas dan narkotika. Di Papua Barat, misalnya, isu keamanan dan pembangunan menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Di Lampung dan NTB, persoalan peredaran narkoba serta kejahatan lintas wilayah menuntut koordinasi antarpolda. Sementara di Gorontalo dan Sulbar, kedekatan dengan wilayah perbatasan dan laut memerlukan pengawasan tersendiri. Pilihan Kapolri atas nama-nama baru diharapkan menjawab kebutuhan spesifik tersebut, bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan.
Yang juga patut dicermati adalah skala mutasi: 264 perwira dalam satu surat telegram. Angka itu menunjukkan Kapolri ingin bergerak cepat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa dalam proses seleksi dan pertimbangan kinerja. Di organisasi besar seperti Polri, rotasi massal bisa memicu penyesuaian di tingkat bawah, mulai dari pergantian pejabat menengah hingga penataan staf. Jika tidak dikelola baik, transisi bisa mengganggu kesinambungan program, terutama yang bersifat jangka panjang seperti reformasi birokrasi dan penguatan pengawasan internal.
Ke depan, publik akan menunggu apakah mutasi ini diikuti oleh evaluasi kinerja yang terukur. Polri perlu menjelaskan indikator keberhasilan para Wakapolda baru, bukan hanya upacara serah terima jabatan. Tanpa itu, rotasi hanya akan menjadi rutinitas yang sulit dinilai dampaknya. Pertanyaannya sederhana: apakah penyegaran ini akan memperkuat kepercayaan publik, atau justru menambah daftar panjang mutasi tanpa arah yang jelas?



