Pemprov DKI Perluas Layanan Difabel: dari Sekolah, Puskesmas, hingga Bursa Kerja
Baca dalam 60 detik
- Pemprov DKI Jakarta memperluas layanan disabilitas mencakup pendidikan, kesehatan, mobilitas, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan.
- Gubernur Pramono Anung menekankan pergeseran paradigma dari sekadar pemberian akses menuju pembukaan kesempatan yang setara.
- Menteri PPPA menilai langkah DKI dapat menjadi proyek percontohan nasional dalam pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperluas cakupan layanan bagi penyandang disabilitas, tidak lagi terbatas pada penyediaan fasilitas publik, tetapi merambah ke pendidikan, kesehatan, mobilitas, perlindungan sosial, dan akses kerja. Kebijakan ini ditegaskan Gubernur Pramono Anung saat membuka Special Kids Expo atau Neurodiversity Expo (SPEKIX) 2026 di Jakarta International Convention Center, Senayan, Sabtu (10/10).
Pramono menyatakan bahwa Jakarta ingin beralih dari sekadar memberi akses menjadi membuka kesempatan. "Penyandang disabilitas harus punya peluang setara untuk belajar, bekerja, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan kota," ujarnya. Pernyataan itu menandai perubahan orientasi kebijakan: dari pemenuhan hak dasar menuju pemberdayaan ekonomi dan sosial.
Di sektor pendidikan, DKI memiliki 88 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri atas 13 SLB negeri dan 75 SLB swasta. Pemprov juga menyalurkan KJP Plus Tahap II 2026 kepada 2.764 siswa SLB. Sementara itu, layanan kesehatan ramah disabilitas tersedia di 44 Puskesmas dan 31 RSUD. Untuk mobilitas, 37 bus sekolah ramah disabilitas beroperasi pada 10 rute.
Per September 2026, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) telah menjangkau 20.890 penerima. Pemprov juga menyalurkan alat bantu fisik seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat. "KPDJ dan bus sekolah ramah disabilitas adalah wujud keberpihakan konkret," kata Pramono.
Perluasan kesempatan kerja menjadi sorotan. Tercatat 4.324 penyandang disabilitas telah bekerja di Jakarta. Pemprov menggelar bursa kerja khusus dengan 500 lowongan dan melibatkan 133 penyandang disabilitas sebagai mitra binaan Jakpreneur. "Inklusi harus sampai pada kesempatan bekerja dan mandiri. Bukan semata-mata membangun gedung tinggi, melainkan sentuhan keberpihakan seperti inilah yang membuat Jakarta lebih nyaman, aman, dan kolaboratif," tegas Pramono.
"SPEKIX menjadi ruang bersama untuk memperkuat inklusi. Tema tahun ini 'Sustaining Inclusion, Empowering Future' menekankan bahwa inklusi harus menjadi komitmen berkelanjutan," ujar Gubernur Pramono.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menilai langkah DKI dapat diadopsi daerah lain. "DKI Jakarta bisa menjadi pilot project bagaimana memberikan akses yang sama untuk anak-anak tumbuh dan berkembang dalam pemenuhan hak-haknya," ujarnya. Ia menekankan bahwa ekosistem inklusi membutuhkan kesinambungan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, bukan program temporer.
SPEKIX 2026 berlangsung dua hari dengan 35 seminar dan lokakarya, pameran dari 129 tenant, panggung pertunjukan, serta konsultasi gratis bersama psikolog dan terapis. Penyelenggara, Srihartati, mengungkapkan bahwa acara ini lahir dari kebutuhan orang tua akan informasi dan pendampingan. "Tujuh tahun lalu banyak ibu bertanya, 'Ke mana saya harus mencari tahu?' Dari situ SPEKIX hadir agar tidak ada orang tua yang mencari jawaban sendirian," kenangnya.
Harapan serupa datang dari pengunjung asal Cikarang, Muzdalifah (40), yang datang bersama putranya, Abdul Bahar Alparizi (15). Ia berharap layanan seperti pemeriksaan mata untuk anak disabilitas dapat ditambah pada gelaran berikutnya.
Ke depan, tantangan terbesar bukan pada penambahan fasilitas, melainkan memastikan kesinambungan program dan perluasan akses kerja yang benar-benar inklusif. Jika DKI mampu menjaga konsistensi, model ini berpotensi menjadi rujukan nasional. Namun, akankah komitmen ini bertahan melampaui momentum tahunan?
