Mantan PM Wales Desak Bubarkan Kantor Wales, Partai Buruh Terbelah

Mantan Menteri Pertama Wales dari Partai Buruh, Mark Drakeford, menyerukan agar Kantor Wales—departemen pemerintah Inggris yang menangani urusan Wales—dibubarkan. Menurutnya, keberadaan lembaga itu sudah tidak lagi relevan sejak kewenangan besarnya dialihkan ke parlemen Wales (Senedd) pada 1999. Seruan ini muncul dalam wawancara dengan program S4C, Y Byd yn ei Le, dan langsung memicu perdebatan di kalangan politikus Buruh.

Drakeford, yang pernah memimpin Wales selama lima tahun, menilai bahwa diskusi mengenai penghapusan Kantor Wales sebenarnya sudah berlangsung lebih dari satu dekade di Westminster. Ia bahkan mengingatkan bahwa mantan Perdana Menteri Tony Blair pernah mempertimbangkan langkah serupa. "Sudah waktunya kita memikirkan hal itu," ujarnya, seperti dikutip BBC. Pernyataan ini menandai pertama kalinya seorang mantan pemimpin Wales secara terbuka mendukung pembubaran departemen tersebut.

Namun, usulan itu mendapat tentangan tajam dari kolega separtainya, Ruth Jones, anggota parlemen dari Newport West. Dalam wawancara dengan BBC Radio Wales Breakfast, Jones menyebut gagasan tersebut sebagai "tindakan bodoh". Ia berargumen bahwa Sekretaris Wales, Stephen Kinnock, adalah satu-satunya perwakilan Wales yang duduk di meja kabinet Inggris dan sedang berjuang untuk kepentingan Wales. "Saya sangat menghormati Mark Drakeford, tetapi dia sudah pensiun. Biarkan politikus terpilih yang mengerjakan tugasnya," tegasnya.

Sejarah menunjukkan bahwa Kantor Wales memang telah mengalami penyusutan peran signifikan. Ketika dibentuk pada 1964, departemen ini memiliki kendali atas berbagai kebijakan publik di Wales. Namun, setelah desentralisasi, fungsi-fungsi utama tersebut berpindah ke pemerintah Wales, menyisakan Kantor Wales sebagai penghubung antara London dan Cardiff. Sejumlah pemerintah Inggris sejak saat itu dilaporkan rutin mempertimbangkan untuk menggabungkan kantor ini dengan kantor serupa untuk Skotlandia dan Irlandia Utara demi efisiensi.

Mantan Menteri Pertama Eluned Morgan pada awal tahun ini menyatakan bahwa jabatan Sekretaris Wales masih memiliki peran, tetapi posisinya harus diubah menjadi "suara Wales di meja kabinet" alih-alih "suara pemerintah Inggris di Wales". Pandangan ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas tentang bagaimana representasi Wales seharusnya diartikulasikan dalam struktur pemerintahan Inggris yang semakin terdesentralisasi.

"Saya rasa sudah waktunya kita memikirkan pembubaran Kantor Wales. Ini telah menjadi bagian diskusi di Westminster bukan hanya sekarang, tetapi lebih dari satu dekade." — Mark Drakeford

Bagi Indonesia, dinamika ini menarik dicermati karena menyangkut desain kelembagaan pusat-daerah. Indonesia tengah menggenjot otonomi daerah dan efisiensi birokrasi, termasuk wacana penataan kementerian. Kasus Kantor Wales menunjukkan bahwa ketika kewenangan fiskal dan administratif sudah berpindah ke daerah, keberadaan kantor perwakilan pusat di daerah sering dipertanyakan. Pertanyaannya, apakah lembaga semacam itu masih berfungsi sebagai jembatan atau justru menjadi lapisan birokrasi tambahan yang membebani anggaran?

Ke depan, perdebatan tentang Kantor Wales akan menjadi ujian bagi Partai Buruh yang sedang berkuasa di London dan Cardiff. Jika Drakeford—yang masih dihormati di partai—bersikeras, tekanan untuk merampingkan pemerintahan bisa menguat. Sebaliknya, penolakan dari politikus seperti Ruth Jones memperlihatkan bahwa mempertahankan kursi Wales di kabinet tetap dianggap penting secara simbolik maupun praktis. Akankah isu ini menjadi pemicu reformasi konstitusi yang lebih besar, atau sekadar riak kecil dalam politik Inggris? Waktu yang akan menentukan, tetapi diskusi ini jelas belum selesai.