Skor Reparasi Apple Watch Seri 12 dan Ultra 4 Cuma 4/10, Konsumen Dituntut Bayar Mahal

Lembaga riset perbaikan iFixit merilis hasil pembongkaran Apple Watch Seri 12 dan Ultra 4. Kedua jam pintar terbaru Apple itu hanya meraih nilai 4 dari 10 dalam hal kemudahan perbaikan, menandakan bahwa konsumen masih akan menghadapi kesulitan besar jika perangkat mereka rusak.

Skor tersebut menempatkan Seri 12 sedikit lebih baik dibanding generasi sebelumnya, Seri 11, yang hanya memperoleh nilai 3. Namun, Ultra 4 tidak menunjukkan peningkatan apa pun; jalur perbaikannya identik dengan seri Ultra 1 hingga Ultra 3. Perbedaan ini menyoroti pendekatan Apple yang tidak konsisten dalam merancang produk yang mudah diperbaiki.

Menurut iFixit, Seri 12 kini dilengkapi tab perekat pelepas-regang untuk baterai, yang memudahkan teknisi melepas sel tanpa harus mencongkel. Selain itu, konektor layar bergaya tekan menggantikan konektor ZIF dan pita perekat lama. Inovasi-inovasi kecil inilah yang mengerek skor satu poin. Sayangnya, perbaikan serupa tidak diterapkan pada Ultra 4, sehingga jam edisi premium itu tetap menyimpan kompleksitas yang sama.

Baik Seri 12 maupun Ultra 4 masih mengharuskan teknisi memanaskan dan melepas layar yang direkatkan untuk mengakses baterai atau komponen lain. Membuka empat sekrup di bagian belakang hanya memberi akses ke sensor, dan itu pun berisiko merusak ketahanan air. Karena Apple tidak menjual suku cadang untuk perbaikan mandiri, pengguna yang mengalami kerusakan baterai atau komponen lain harus melalui Apple atau bengkel resmi, yang sering kali membebani kantong.

"Kesenjangan dalam undang-undang Right to Repair masih lebar. Sepuluh negara bagian sudah memberi jalan bagi bengkel independen dan perbaikan mandiri, tetapi 40 negara bagian lain belum," demikian penilaian iFixit.

Isu ini bukan sekadar soal teknis. Di Indonesia, keberadaan Apple Watch masih terbatas pada pasar premium, namun pola konsumsi serupa mulai terlihat. Pengguna di kota-kota besar cenderung memilih perangkat Apple karena ekosistem dan gengsi, tetapi ketika rusak, mereka menghadapi biaya perbaikan yang tinggi dan waktu tunggu lama karena harus mengirim ke pusat layanan resmi. Ketiadaan suku cadang di toko pihak ketiga memperparah situasi, memaksa konsumen menerima harga yang ditetapkan sepihak.

Regulasi perlindungan konsumen di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebenarnya memberi hak atas informasi dan layanan purna jual yang layak. Namun, implementasinya pada produk elektronik impor masih lemah. Tidak ada kewajiban bagi produsen untuk menyediakan suku cadang atau manual perbaikan. Akibatnya, praktik monopoli perbaikan oleh produsen dan mitra resminya sulit ditembus. Jika tren Right to Repair terus menguat di Amerika Serikat dan Eropa, tekanan terhadap Apple dan produsen lain untuk mengubah desain mungkin akan meningkat, dengan efek bergulir ke pasar negara berkembang.

Pertanyaannya, akankah Apple memprioritaskan kemudahan perbaikan pada generasi berikutnya, atau justru mempertahankan status quo yang menguntungkan secara finansial? Konsumen dan regulator di berbagai negara tampaknya semakin vokal menuntut perubahan.