India Kecam Ucapan JD Vance soal Pekerja Migran: 'Bernuansa Kolonial'

Pemerintah India secara resmi mengecam pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance yang menyebut pekerja migran sebagai "pelayan terikat asing" (foreign indentured servants). New Delhi menilai diksi tersebut "sangat menyinggung" dan membawa konotasi sejarah kolonial yang menyakitkan.

Kemarahan India muncul setelah Vance, dalam pernyataannya pada Kamis (8/10), memperingatkan perusahaan agar tidak melakukan PHK terhadap pekerja Amerika lalu menggantinya dengan tenaga kerja asing pemegang visa H-1B. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan pengumuman Departemen Tenaga Kerja AS yang menangguhkan Microsoft, Adobe, dan sejumlah perusahaan teknologi India dari program Permanent Labor Certification (PERM). Penangguhan ini menghalangi perusahaan-perusahaan tersebut mengajukan status penduduk tetap (green card) bagi karyawan mereka yang memegang visa H-1B.

Kementerian Luar Negeri India dalam pernyataan resminya pada Jumat (9/10) menyatakan bahwa istilah yang digunakan Vance "tidak berdasar dan mengabaikan fakta bahwa profesional India di Amerika Serikat adalah kontributor berpendidikan tinggi dan terampil bagi ekonomi serta ekosistem inovasi negara itu." India juga menegaskan bahwa penangguhan tersebut tidak memengaruhi validitas visa H-1B yang sudah ada maupun status para pemegangnya beserta tanggungan mereka.

Vance secara spesifik menuding Microsoft telah mengganti 6.000 pekerja yang di-PHK dengan pemegang visa H-1B. Tudingan ini memperkuat narasi proteksionisme tenaga kerja yang menjadi salah satu pilar kampanye Trump. Namun, kalangan industri menilai langkah tersebut berpotensi merugikan inovasi dan daya saing perusahaan teknologi AS yang selama ini bergantung pada talenta global.

"Mobilitas talenta memberi nilai tambah bagi kedua ekonomi," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri India, seraya menambahkan bahwa penangguhan tersebut "tidak memajukan ambisi bersama kedua negara."

Asosiasi industri teknologi India, NASSCOM, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan IT India telah "secara signifikan mengurangi ketergantungan pada visa H-1B" dalam beberapa tahun terakhir dan beralih memperbesar perekrutan tenaga kerja lokal di AS. Meski demikian, kebijakan penangguhan PERM tetap menimbulkan ketidakpastian bagi ribuan karyawan India yang tengah menanti status penduduk tetap.

Bagi Indonesia, ketegangan ini menjadi cermin bagaimana kebijakan imigrasi AS yang semakin ketat dapat berdampak pada negara-negara berkembang yang mengandalkan pengiriman tenaga kerja terampil. Meskipun Indonesia bukan pengirim utama H-1B, gelombang proteksionisme ini dapat memengaruhi negosiasi dagang dan mobilitas profesional di kawasan Asia Pasifik. Perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia mungkin perlu menyesuaikan strategi talenta global mereka jika kebijakan serupa diperluas.

Ke depan, apakah India akan mengambil langkah balasan atau membawa isu ini ke forum multilateral? Sementara itu, perusahaan teknologi AS dan India harus menavigasi lanskap imigrasi yang semakin tidak pasti, dengan taruhan pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi kedua negara.