Khaldoon al-Mubarak dan Taruhan Manchester City: Ketika Ambisi Abu Dhabi Berhadapan dengan Aturan Premier League
Baca dalam 60 detik
- Khaldoon al-Mubarak, tokoh kunci di balik proyek Abu Dhabi, disebut sebagai arsitek sikap konfrontatif Manchester City terhadap otoritas sepak bola.
- Kekalahan dalam banding atas pelanggaran aturan keuangan bisa memaksa Abu Dhabi menjual klub demi menjaga reputasi global.
- Investasi besar Abu Dhabi di Inggris di luar sepak bola dinilai tetap aman, tetapi kasus City menjadi ujian bagi strategi soft power mereka.
Khaldoon al-Mubarak, chairman Manchester City, berada di pusat badai setelah klub tersebut dinyatakan bersalah atas pelanggaran aturan keuangan. Pria yang juga penasihat utama Presiden Uni Emirat Arab (UEA) ini disebut-sebut sebagai dalang di balik sikap agresif City terhadap otoritas sepak bola. Jika banding klub gagal, tekanan politik dan bisnis bisa memaksa Abu Dhabi menjual asetnya di Inggris, sebuah langkah yang sebelumnya sulit dibayangkan.
Al-Mubarak bukan sekadar petinggi klub. Ia adalah bagian dari lingkaran dalam kekuasaan Abu Dhabi, dengan ayahnya yang seorang diplomat tewas dibunuh pada 1984 karena dianggap terlalu dekat dengan Barat. Latar belakang itu membentuk pemahaman mendalam tentang geopolitik Teluk dan hubungan dengan Eropa. Namun, menurut dokumen bocor yang dipublikasikan Der Spiegel, al-Mubarak pernah memerintahkan sikap keras terhadap UEFA pada 2014, bahkan bersedia menghabiskan £30 juta untuk menggaji 50 pengacara terbaik dan menggugat UEFA selama sepuluh tahun daripada menerima sanksi finansial.
Sikap itu berbeda dengan pendekatan Paris Saint-Germain (PSG) yang dimiliki Qatar. PSG memilih menerima hukuman, merapat ke UEFA, dan justru membangun tim yang sukses. Sementara City terus melawan, yang menurut pengamat bisa menjadi kesalahan langkah langka bagi seorang diplomat ulung. Christopher Davidson, penulis buku Abu Dhabi, Oil and Beyond, menilai bahwa al-Mubarak telah melanggar hukum utama seorang duta: jangan mempermalukan atasan. "Saya yakin itu akan terjadi pada Man City. Saya telah diberitahu oleh beberapa pihak di Abu Dhabi bahwa itu akan menjadi kenyataan," ujarnya, merujuk pada kemungkinan penjualan klub.
Davidson memperkirakan bahwa Abu Dhabi akan menyelesaikan proses banding terlebih dahulu, lalu mencari jalan keluar secara diam-diam sebelum pemilik dinyatakan tidak layak. "Semakin lama mereka bertahan, semakin merusak, dan itu akan mengurai soft power yang telah diperoleh Abu Dhabi," tambahnya. Namun, ia menilai ancaman terhadap hubungan bilateral Inggris-UEA secara keseluruhan berlebihan. Sebagian besar investasi Abu Dhabi di Inggris, seperti ladang angin di Skotlandia melalui Masdar dan portofolio International Holding Company (IHC), berada di luar kendali al-Mubarak dan tidak akan ditarik.
"Ini adalah kasus nasihat buruk yang diberikan kepada petinggi Emirat, kesalahan membaca politik Inggris dan Premier League sebagai institusi berbasis aturan," kata Davidson.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin tentang bagaimana kekuatan ekonomi global dapat berinteraksi dengan regulasi domestik. Ketika negara-negara Teluk memperluas pengaruh melalui investasi strategis, termasuk di sektor olahraga, mereka menghadapi dilema antara ambisi dan kepatuhan pada aturan. Indonesia sendiri tengah menarik investasi dari Timur Tengah untuk infrastruktur dan energi, sehingga dinamika serupa bisa muncul. Kepatuhan pada tata kelola yang baik menjadi kunci agar kerja sama tidak menjadi bumerang reputasi.
Al-Mubarak kemungkinan besar akan selamat dari badai ini karena Manchester City hanyalah bagian kecil dari portofolionya. Davidson menduga bahwa masalah ini muncul dari lapisan bawah dan nasihat hukum yang buruk. Pernyataan al-Mubarak pada Juni lalu bahwa "permata seperti ini tidak dijual" dan niat untuk terus mengembangkan klub mungkin lahir dari saran yang salah. Kini, pertanyaannya: akankah Abu Dhabi memilih mundur demi menjaga citra, atau bertahan dan mempertaruhkan soft power yang telah dibangun puluhan tahun?
