Gelombang Demonstrasi Pelajar Guncang Prancis, Le Pen Janji Perbaiki Defisit

Prancis dilanda gelombang demonstrasi pelajar besar-besaran yang berujung pada kekerasan, pembakaran, dan penangkapan massal. Lebih dari 5.000 orang ditahan sejak protes dimulai akhir bulan lalu, dengan 87% di antaranya masih di bawah umur, menurut Kementerian Kehakiman Prancis. Seorang remaja berusia 15 tahun dilaporkan kehilangan tangan dalam bentrokan dengan polisi antihuru-hara di Kota Lens, utara Prancis.

Protes yang awalnya meletus di Paris dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Pelajar memblokade sekolah dan turun ke jalan menuntut perbaikan kondisi pendidikan, mulai dari kekurangan guru, jam belajar yang panjang, hingga gedung sekolah yang rusak. Ratusan sekolah terpaksa ditutup. Menteri Pendidikan Edouard Geffray menyebut 190 pelajar terluka dalam aksi tersebut, dan mengakui bahwa gerakan ini "sah pada awalnya", meski Kementerian Dalam Negeri menilai aksi tersebut "tidak lagi berkaitan dengan ekspresi tuntutan pelajar yang sah".

Di balik gejolak sosial ini, pemerintah menghadapi dilema fiskal yang pelik. Perdana Menteri Sébastien Lecornu bersiap memulai negosiasi anggaran yang alot. Menteri Keuangan Roland Lescure mengungkapkan bahwa anggaran 2027 menargetkan penyesuaian fiskal senilai 54 miliar euro (sekitar Rp 930 triliun), yang sebagian akan ditempuh dengan membekukan upah pekerja sektor publik, termasuk guru. Langkah ini jelas memicu kemarahan lebih lanjut.

Ketidakstabilan politik yang berkepanjangan telah mengguncang pasar keuangan. Obligasi pemerintah Prancis, yang dikenal sebagai OAT, mengalami tekanan jual. Imbal hasil tenor 10 tahun melonjak 129 basis poin sepanjang tahun ini, menurut data LSEG. Euro juga melemah ke level terendah dalam 17 bulan terhadap dolar AS pada Senin. Spread antara OAT dan obligasi Jerman (bund) sempat melebar 10 basis poin sebelum akhirnya menyempit 4,3 basis poin, memberikan sedikit kelegaan setelah aksi jual besar-besaran pekan lalu.

"Jika rakyat Prancis tidak memilih perubahan politik dari status quo, Prancis menuju gagal bayar de facto," tegas Marine Le Pen dalam pidatonya, Selasa (6/10).

Calon presiden dari partai sayap kanan Rassemblement National (RN) itu menjanjikan terobosan fiskal jika terpilih. Le Pen berjanji menghapus lebih dari 120 pajak yang dianggap tidak perlu, merevisi sistem pensiun yang dinilai tidak adil, membatasi kontribusi bersih Prancis ke anggaran Uni Eropa menjadi 5 miliar euro, dan menindak agresif praktik penghindaran pajak korporasi multinasional. Klaimnya, langkah-langkah ini akan menekan defisit di bawah ambang 3% dalam 18 bulan dan menghemat 140 miliar euro pada 2032.

Namun, sejumlah analis meragukan kredibilitas janji tersebut. Ian Bremmer, presiden Eurasia Group, menilai Le Pen sebagai "pemimpin paling populer saat ini di Prancis", tetapi mengingatkan bahwa janji penghematan besar tanpa menaikkan pajak atau memangkas belanja sosial yang mencapai lebih dari 50% pengeluaran negara adalah hal yang mustahil. "Dia seperti pesulap, karena tidak ada sumber lain untuk mendapatkan uang itu," ujar Bremmer kepada CNBC. Ia menambahkan bahwa pasar obligasi "jelas sedang menghukum Prancis", mirip dengan yang terjadi pada Inggris ketika mereka mengumumkan kebijakan yang tidak masuk akal.

Prancis saat ini berada di bawah prosedur defisit berlebihan Uni Eropa, dengan rekomendasi untuk mengakhiri defisit pada 2029. Namun, dengan defisit 5,1% dari PDB dan utang 119% dari PDB, jalan menuju konsolidasi fiskal masih panjang. Pemerintah memiliki waktu 70 hari untuk membahas dan mengamendemen proposal anggaran yang diajukan pekan lalu, tetapi parlemen yang terpecah membuat kesepakatan sulit tercapai. Sebelumnya, kebuntuan anggaran telah menjatuhkan beberapa pemerintahan di Prancis.

Bagi Indonesia, gejolak politik dan fiskal di Prancis dapat berdampak pada stabilitas ekonomi global, terutama melalui pasar obligasi dan nilai tukar. Prancis adalah salah satu ekonomi terbesar di zona euro, dan ketidakpastian di sana dapat memicu volatilitas di pasar keuangan internasional, termasuk aliran modal ke negara berkembang. Pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan ini, terutama dampaknya terhadap imbal hasil obligasi global dan nilai tukar rupiah. Selain itu, jika Prancis memperketat kebijakan fiskalnya, permintaan impor dari Eropa bisa melemah, yang berimbas pada ekspor Indonesia.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Prancis mampu keluar dari spiral ketidakstabilan politik dan fiskal sebelum pemilihan presiden musim semi mendatang. Jika Le Pen benar-benar maju dan menang, akankah janji-janji populisnya mampu meredam gejolak pasar, atau justru memperburuk keadaan? Sementara itu, gelombang protes pelajar belum menunjukkan tanda-tanda surut, dan pemerintah harus segera mencari solusi untuk meredakan ketegangan sosial tanpa memperparah defisit.