Hacker Bobol Data 8,8 Juta Orang di Denmark, Ungkap Celah Keamanan Registrasi Nasional

Peretas berhasil menembus sistem registrasi nasional Denmark dan mengakses informasi pribadi sekitar 8,8 juta orang, termasuk nama, alamat, dan nomor identitas CPR. Kementerian Urusan Digital Denmark mengungkap insiden ini pada Senin (5/10), memicu kekhawatiran tentang keamanan data warga di negara dengan populasi sekitar enam juta jiwa tersebut.

Jumlah data yang terdampak melampaui jumlah penduduk Denmark saat ini karena registrasi nasional menyimpan informasi sekitar 11 juta orang, mencakup mereka yang telah meninggal dunia atau pindah ke luar negeri. Menurut pernyataan kementerian, peretas memperoleh akses ilegal melalui sebuah perusahaan Denmark yang memiliki izin resmi untuk mengakses basis data tersebut. Pelaku terlebih dahulu membobol sistem perusahaan itu sebelum masuk ke registrasi nasional.

Menteri Urusan Digital Denmark Christina Egelund menyebut insiden ini sebagai "sangat serius" dan menyatakan pemerintah sedang berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memetakan sejauh mana dampaknya. "Bersama seluruh otoritas terkait, kami sedang memetakan keseluruhan cakupan insiden ini," ujarnya. Meski demikian, pemerintah belum mencabut akses perusahaan yang menjadi pintu masuk peretas, sementara penyelidikan telah dimulai.

Insiden ini menyoroti risiko yang melekat pada sistem registrasi terpusat yang menyimpan data sensitif dalam jumlah besar. Ketergantungan pada pihak ketiga untuk mengelola akses ke basis data kependudukan menjadi titik lemah yang dapat dieksploitasi. Denmark, yang dikenal memiliki infrastruktur digital maju, kini menghadapi pertanyaan tentang efektivitas pengawasan terhadap mitra yang diberi hak istimewa.

Dalam konteks global, serangan siber terhadap data kependudukan bukan hal baru. Beberapa negara telah mengalami kebocoran serupa, namun skala 8,8 juta orang di negara kecil seperti Denmark menunjukkan bahwa pelaku tidak pandang bulu. Para analis keamanan siber menilai bahwa insiden ini dapat mendorong revisi kebijakan perlindungan data di Eropa, terutama terkait audit berkala terhadap perusahaan yang memiliki akses ke sistem pemerintah.

"Ini adalah insiden yang sangat serius. Kami sedang memetakan keseluruhan cakupan insiden ini bersama seluruh otoritas terkait." — Christina Egelund, Menteri Urusan Digital Denmark

Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya penguatan keamanan data kependudukan. Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan berbagai layanan digital pemerintah menyimpan data jutaan warga. Jika celah serupa tidak ditutup, risiko kebocoran data bisa berdampak luas, mulai dari penipuan identitas hingga ancaman keamanan nasional. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa setiap pihak ketiga yang mengakses data kependudukan memenuhi standar keamanan ketat dan diaudit secara berkala.

Ke depan, penyelidikan di Denmark akan menentukan apakah ada kelalaian dalam pengelolaan akses. Pemerintah juga dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat langkah mitigasi. Sementara itu, warga yang datanya terdampak disarankan waspada terhadap potensi penyalahgunaan identitas. Insiden ini menegaskan bahwa keamanan siber bukan lagi urusan teknis semata, melainkan bagian dari tata kelola negara yang harus menjadi prioritas utama.