Gelombang Demo Pelajar Guncang Prancis: 1.200 Sekolah Diblokade, 5.000 Ditangkap

Lebih dari 1.200 sekolah menengah di Prancis dilanda aksi blokade oleh ribuan pelajar selama sepekan terakhir, memaksa aparat keamanan turun tangan dan menembakkan gas air mata di sejumlah kota. Kementerian Dalam Negeri mencatat lebih dari 5.000 orang ditangkap sejak Senin, sementara Menteri Pendidikan Édouard Geffray menyebut sekitar 735 institusi pendidikan terdampak. Gelombang protes ini menjadi ujian terbaru bagi pemerintah dalam menangani ketegangan sosial yang berakar pada krisis layanan publik.

Berbeda dari demonstrasi mahasiswa yang biasanya menuntut perubahan kebijakan besar, protes kali ini berpusat pada kondisi operasional sekolah menengah atas atau lycée. Para pelajar mengeluhkan kekurangan tenaga pengajar, fasilitas yang rusak, hingga minimnya staf pendukung seperti perawat dan pengawas. Data Kementerian Pendidikan mengungkap hampir 10% jam pelajaran di sekolah menengah negeri tidak terlaksana sepanjang tahun ajaran 2024-2025, dengan sekitar 7,5% di antaranya akibat kegagalan menghadirkan guru pengganti.

Di balik angka-angka itu, potret lapangan menunjukkan keretakan yang lebih dalam. Seorang siswa di Pantin, pinggiran Paris, mengungkapkan satu kelas diisi 35 orang tanpa kursi yang memadai. Pelajar lain di Strasbourg menyoroti toilet yang tidak mencukupi, kebocoran atap, dan kantin yang terlalu sempit. "Anak-anak muda hanya ingin belajar dalam kondisi yang layak," ujar seorang demonstran berusia 19 tahun kepada The Guardian, seraya menuding negara lambat merespons memburuknya hasil pendidikan.

"Sekolah kami lumpuh karena kekurangan sumber daya dan guru. Tidak ada perawat maupun pengawas, dan yang mereka lakukan hanya mengambil ponsel kami." — Seorang pelajar kepada AFP

Pemerintah mengakui keluhan tersebut beralasan, namun menegaskan kekerasan tidak bisa dibenarkan. Pemerintah juga menuduh kelompok kiri garis keras menunggangi aksi pelajar. Di sisi lain, polisi mendapat kecaman karena dinilai menggunakan kekuatan berlebihan terhadap demonstran yang secara hukum masih tergolong anak-anak, berusia 14 hingga 18 tahun. Kritik ini menempatkan otoritas Prancis pada posisi sulit: di satu sisi harus menjaga ketertiban, di sisi lain menghadapi sorotan atas penanganan terhadap minoritas.

Yang membuat situasi kian rumit, tuntutan demonstran tidak seragam antarwilayah. Geffray menyebut absennya platform nasional sebagai kendala utama. "Salah satu kesulitan dalam gerakan ini adalah tidak adanya tuntutan nasional. Semuanya bermula dari tuntutan-tuntutan lokal," katanya pada Jumat. Fragmentasi ini menyulitkan pemerintah merumuskan respons kebijakan yang menyeluruh, sekaligus membuka celah bagi kelompok lain untuk memperluas agenda.

Selain infrastruktur, para pelajar juga mempersoalkan sistem pendaftaran universitas daring, Parcoursup, yang mereka nilai menambah stres dan mengikis kepercayaan pada sistem pendidikan. Serikat pelajar mengancam menggelar aksi lanjutan pada Selasa (6/10). Jika tuntutan tidak diakomodasi, eskalasi tampaknya sulit dihindari.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin bahwa investasi pada infrastruktur dan kesejahteraan guru tidak bisa ditunda. Kedua negara sama-sama menghadapi tantangan pemerataan kualitas pendidikan, meski dengan skala dan konteks berbeda. Prancis, dengan anggaran pendidikan yang jauh lebih besar, tetap menghadapi kebocoran jam pelajaran. Pertanyaannya, akankah pemerintah Prancis merespons dengan reformasi struktural, atau justru mengandalkan pendekatan keamanan yang berisiko memperpanjang konflik?