AS Desak Eropa Lepas Cadangan Diesel, Ancaman Larangan Ekspor Guncang Pasar Energi Global
Baca dalam 60 detik
- Pemerintahan Trump menuntut sekutu Eropa segera menggelontorkan stok diesel mereka untuk meredam lonjakan harga yang dipicu konflik Iran.
- Wacana pelarangan ekspor diesel dari AS membuat Uni Eropa waswas karena separuh kebutuhan impor mereka bergantung pada pasokan Amerika.
- Pertemuan darurat negara-negara UE digelar Jumat ini untuk merumuskan langkah bersama, sementara Indonesia perlu mewaspadai efek domino ke harga BBM nonsubsidi.

Pemerintahan Presiden Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap negara-negara Eropa agar segera membuka cadangan diesel mereka, dengan alasan konsumen dan pelaku usaha Amerika Serikat tidak seharusnya menanggung beban gangguan pasokan global. Desakan ini muncul di tengah lonjakan harga bahan bakar yang dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan berlanjutnya perang Rusia-Ukraina.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent, melalui unggahan di media sosial, menegaskan bahwa mitra Eropa "harus mempercepat realisasi komitmen yang sudah ada dan segera menyediakan pasokan tambahan" untuk mengatasi gangguan yang masih berlangsung. Ia menambahkan bahwa Amerika telah menjalankan perannya dan kini menuntut sekutu membuktikan komitmen mereka dengan tindakan nyata.
Langkah ini diambil saat harga diesel rata-rata di AS melonjak ke rekor 6,50 dolar per galon pada akhir bulan lalu, menurut data AAA. Kenaikan tajam dibandingkan tahun sebelumnya dipicu oleh terganggunya pasokan akibat perang Iran serta invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Tekanan politik menjelang pemilu sela November membuat Gedung Putih semakin getir menghadapi lonjakan harga energi.
Trump sebelumnya menyatakan sedang "sangat serius" mempertimbangkan larangan ekspor diesel. Namun, sikapnya tampak melunak pekan ini seiring pulihnya arus ekspor minyak mentah melalui Selat Hormuz. Ia mengaku masih "memikirkan" larangan tersebut, tetapi mengakui kebijakan itu berpotensi berdampak negatif terhadap harga bensin.
Prospek larangan ekspor dari negara pengekspor diesel terbesar dunia itu memicu penolakan keras dari industri energi AS dan kekhawatiran di seberang Atlantik. Negara-negara anggota Uni Eropa dijadwalkan menggelar pembicaraan darurat pada Jumat untuk menyusun respons terkoordinasi terhadap lonjakan harga diesel. Harga minyak sempat turun tajam setelah Reuters melaporkan bahwa negara-negara UE mendiskusikan proposal Prancis untuk melepas cadangan diesel tambahan. Laporan yang mengutip satu sumber anonim itu menyebut Prancis mengusulkan pelepasan 50 juta barel diesel oleh negara UE dan 50 juta barel minyak mentah oleh anggota IEA. CNBC belum dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen.
"Kami memiliki kepentingan besar untuk bekerja sama menurunkan harga, baik untuk diesel maupun produk lain dari pasokan minyak dan gas," ujar Kepala Perdagangan UE Maros Sefcovic di sela pertemuan menteri perdagangan G20 di Milwaukee, seperti dikutip Reuters. Ia menambahkan bahwa setiap langkah AS untuk membatasi ekspor diesel akan di luar dugaan dan berdampak negatif pada prospek ekonomi Eropa.
Analis energi Macquarie Group, Walt Chancellor, menilai dalam catatan riset bahwa posisi AS dalam krisis diesel global memang telah mengambil dimensi internasional. "Masalah inti yang dihadapi AS bukanlah masalah diesel, bukan pula masalah produk olahan, bahkan mungkin bukan masalah minyak bumi. Ini adalah masalah energi global," ujarnya. Menurut Chancellor, solusi sesungguhnya adalah meningkatkan pasokan minyak melalui Selat Hormuz dan keluar dari Timur Tengah. "Tanpa itu, semua langkah lain hanya sekadar menata kursi di geladak kapal," tambahnya.
Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar berita jauh. Sebagai negara net importir minyak, fluktuasi harga diesel global akan merembet ke biaya impor BBM, terutama jenis nonsubsidi seperti Pertamina Dex dan Solar Industri. Jika larangan ekspor AS benar-benar diberlakukan, harga minyak mentah dan produk olahan bisa kembali bergejolak, yang pada gilirannya menekan anggaran subsidi energi dan inflasi domestik. Pemerintah perlu mengantisipasi skenario terburuk dengan memperkuat cadangan penyangga energi serta mendorong diversifikasi sumber impor.
Pertanyaannya kini: akankah Eropa menuruti desakan Washington, atau justru memperdalam keretakan aliansi energi di saat dunia menghadapi ketidakpastian pasokan? Sementara itu, Indonesia dan negara-negara Asia lain hanya bisa bersiap menghadapi gelombang kedua dari krisis energi yang berpusat di Selat Hormuz.



