Inggris Siap Hapus Biaya Duduk Bersama Anak di Pesawat, Maskapai Terkejut

Pemerintah Inggris memastikan orang tua tidak akan lagi dikenai biaya ekstra hanya untuk duduk di samping anak mereka saat penerbangan, jika RUU Penerbangan Sipil (Civil Aviation Bill) disetujui parlemen. Departemen Transportasi menyatakan akan menggelar konsultasi untuk menghapus segala pungutan atas penempatan kursi bersama anak di bawah usia 14 tahun, serta pembetulan kesalahan kecil pada pemesanan tiket.

Meski mengakui sebagian besar maskapai di Inggris telah memiliki perlindungan terhadap biaya tersembunyi, pemerintah menilai reformasi ini diperlukan untuk menciptakan keseragaman aturan di seluruh operator yang beroperasi di negara tersebut. Saat ini, biaya duduk bersama bisa mencapai £104 untuk perjalanan pulang-pergi bagi satu orang tua dan anak, sementara koreksi nama yang salah di formulir pemesanan dapat menelan biaya hingga £40.

Perdana Menteri Andy Burnham menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya menindak "biaya-biaya kecil yang menumpuk" saat keluarga merencanakan liburan. "Membebankan biaya kepada orang tua hanya agar bisa duduk bersama anak adalah pemerasan, jelas dan sederhana," ujarnya, seraya menambahkan bahwa denda besar hanya karena kesalahan ketik di formulir juga tidak dapat dibenarkan.

Menteri Transportasi Heidi Alexander menegaskan bahwa orang tua tidak seharusnya merasa terbebani hanya untuk duduk di samping anak atau memperbaiki kesalahan pemesanan. Senada dengan itu, Rory Boland, editor majalah konsumen Which? Travel, menilai praktik memisahkan keluarga di pesawat sebagai bentuk mengutamakan keuntungan di atas kenyamanan penumpang. "Sangat tidak adil memaksa orang tua dan anak berusia tiga tahun membayar ekstra hanya untuk duduk bersama," katanya kepada Press Association.

Asosiasi maskapai Airlines UK mengaku terkejut dengan pengumuman ini. Mereka menegaskan bahwa maskapai di Inggris telah mengizinkan koreksi nama kecil tanpa biaya dan mengikuti panduan regulator saat ini tentang penempatan anak di bawah 12 tahun bersama orang dewasa pendamping. Meski demikian, Airlines UK menyambut baik komitmen pemerintah untuk menindak penumpang yang mengganggu.

RUU ini juga memperkenalkan sistem berbagi informasi tentang penumpang yang berulang kali mengganggu, yang akan dikembangkan bersama maskapai dan serikat pekerja. Pemerintah mencatat lebih dari 1.000 insiden serius sepanjang 2025, termasuk perkelahian di udara yang menyebabkan penerbangan dialihkan. Alexander menekankan bahwa setiap orang berhak melakukan perjalanan tanpa gangguan dari "perilaku buruk segelintir orang".

Perubahan ini akan diberlakukan setelah RUU Penerbangan Sipil mendapat persetujuan kerajaan (Royal Assent). Menteri-menteri disebut akan berupaya mengimplementasikannya sebelum musim liburan musim panas tahun depan. Bagi Indonesia, kebijakan ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi praktik serupa di maskapai nasional, terutama terkait perlindungan konsumen dan kenyamanan keluarga. Apakah regulator penerbangan Indonesia akan mengadopsi langkah serupa demi mencegah biaya tersembunyi yang membebani penumpang?