Partai Hijau Inggris Desak Nasionalisasi Air, Sebut Rencana PM Burnham Terlalu Samar

Partai Hijau Inggris dan Wales kembali mengangkat isu nasionalisasi perusahaan air ke pusat perdebatan politik nasional. Wakil Ketua Partai Hijau, Rachel Millward, secara terbuka mengkritik rencana Perdana Menteri Andy Burnham yang hanya akan memperlonggar batasan kepemilikan saham pemerintah pada perusahaan air dan memperkuat pengawasan oleh wali kota. Menurut Millward, langkah itu tidak cukup untuk membenahi sistem air yang ia sebut sebagai "bencana total tanpa penyelesaian".

Dalam wawancara dengan BBC, Millward menegaskan bahwa akar persoalan bukan sekadar regulasi, melainkan puluhan tahun kurangnya investasi secara radikal. Ia menilai privatisasi air di Inggris dan Wales telah gagal sebagai eksperimen kebijakan. Partai Hijau sejak lama mendorong kepemilikan publik penuh atas perusahaan air, dan dalam manifesto 2024 mereka memperkirakan biaya nasionalisasi perusahaan air serta lima perusahaan energi ritel terbesar mencapai £30 miliar selama satu periode parlemen. Sementara itu, pemerintah pada tahun lalu memperkirakan biaya nasionalisasi industri air sekitar £100 miliar—angka yang jauh lebih besar dan menjadi salah satu alasan pemerintah enggan mengambil langkah radikal.

Isu ini mencuat menjelang konferensi Partai Hijau di Brighton akhir pekan ini, di mana Millward dijadwalkan menyampaikan pidato tentang kebijakan terbaru partai mengenai nasionalisasi air dan skema pembiayaannya. Pemerintah sendiri tengah mempertimbangkan opsi menasionalisasi Thames Water, perusahaan air terbesar di Inggris yang menghadapi krisis keuangan akut. Langkah itu dianggap sebagai ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjaga layanan publik strategis tanpa harus menanggung beban fiskal yang membengkak.

Di bawah kepemimpinan Zack Polanski, Partai Hijau mengusung gaya "eko-populisme" yang menantang Labour dari kiri. Meski demikian, beberapa bulan terakhir elektabilitas Labour justru membaik, menandakan Burnham mungkin berhasil menarik kembali sebagian pendukung yang sempat beralih ke Partai Hijau. Millward menyebut tahun lalu sebagai "tahun sukses bersejarah" bagi partainya, dengan kemenangan dalam pemilihan sela di Gorton dan Denton serta perolehan signifikan dalam pemilu lokal Mei. Ia bahkan mengklaim bahwa tanpa kebangkitan Partai Hijau, Sir Keir Starmer—yang tersingkir sebagai perdana menteri oleh partainya sendiri—masih akan menjabat. "Kami bisa mengambil kredit untuk itu," ujarnya.

"Kami memiliki kekuatan untuk menetapkan agenda pemerintah ini dan menuntut pertanggungjawaban Burnham," kata Millward, seraya menambahkan bahwa retorika Labour telah "bergeser ke arah kami" di bawah kepemimpinan Burnham.

Ke depan, Partai Hijau berjanji akan terus mendesak pemerintah Labour untuk melangkah lebih jauh, termasuk menuntut kontrol sewa, nasionalisasi perusahaan air, dan pajak kekayaan. Namun, dalam sesi wawancara dengan radio lokal BBC, Millward tampak kurang siap menghadapi pertanyaan spesifik daerah. Ketika ditanya tentang aksi mogok kerja petugas kebersihan di Birmingham—kota yang diperintah koalisi minoritas Liberal Demokrat, Hijau, dan independen—ia mengaku tidak memiliki informasi yang cukup dan meminta maaf berulang kali. "Maaf, ini tidak ada dalam briefing saya, seharusnya ada," katanya. Insiden ini menunjukkan bahwa meski Partai Hijau kuat dalam narasi nasional, mereka masih menghadapi tantangan dalam mengelola isu lokal yang kompleks.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin bagaimana negara-negara maju mulai mempertanyakan ulang dogma privatisasi utilitas publik. Jika Partai Hijau berhasil menekan Labour untuk memperluas kepemilikan publik atas air, kebijakan itu bisa menjadi preseden global bahwa layanan dasar seperti air tidak selalu cocok diserahkan ke mekanisme pasar. Pertanyaannya, akankah gelombang nasionalisasi ini menyebar ke sektor lain, atau justru kandas di tengah tekanan fiskal dan politik domestik Inggris?