Prabowo Kembali Rombak Kabinet: Listyo Sigit Jabat Kepala Staf Kepresidenan

Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih dengan melantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10). Listyo menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman, yang kini dialihkan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 105/P/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Regirma Agraria Nasional. Dalam prosesi tersebut, Listyo mengucapkan sumpah jabatan yang didiktekan langsung oleh Prabowo, menegaskan komitmennya untuk setia pada konstitusi dan menjalankan tugas demi bangsa dan negara.

Perombakan ini menandai kali ketujuh Prabowo melakukan reshuffle kabinet sejak menjabat. Sebelumnya, pada bulan lalu, Prabowo juga melakukan perubahan dengan mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan dan mengangkat Wamenkeu Suahasil Nazara sebagai penggantinya pada 14 September 2026. Frekuensi perombakan yang tinggi ini mengundang perhatian publik dan analis politik, yang menilai langkah tersebut sebagai upaya konsolidasi kekuasaan sekaligus respons terhadap dinamika internal dan eksternal pemerintahan.

Latar belakang Listyo di dunia kepolisian terbilang moncer. Setelah lulus dari Akpol, ia memulai karier dari tingkat Polsek, memimpin Polsek Duren Sawit pada 1999, lalu Polsek Tambora pada 2003. Pada 2011, ia dipercaya menjadi Kapolres Surakarta, yang menjadi titik awal kedekatannya dengan Joko Widodo, yang saat itu menjabat Wali Kota Solo. Kedekatan ini berlanjut ketika Jokowi memenangkan Pilpres 2014, di mana Listyo dipilih menjadi ajudan presiden.

Kariernya terus menanjak: pada 2018 ia memimpin Polda Banten dan menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Desember 2019, ia diangkat sebagai Kepala Bareskrim Polri menggantikan Idham Aziz. Puncaknya, pada awal 2021, ia diusulkan sebagai calon tunggal Kapolri melalui Surat Presiden kepada DPR, dan resmi dilantik pada 27 Januari 2021. Kini, setelah purna dari Kapolri, Listyo dipercaya mengisi posisi strategis di lingkaran inti Istana.

"Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Listyo saat mengucapkan sumpah jabatan.

Penunjukan Listyo sebagai KSP dinilai sebagai langkah strategis Prabowo untuk memperkuat koordinasi politik dan keamanan di tengah tantangan pemerintahan. Sebagai mantan Kapolri, Listyo memiliki jaringan luas dan pengalaman dalam menangani isu-isu sensitif, termasuk terorisme, separatisme, dan konflik sosial. Kehadirannya di KSP diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara presiden dan institusi keamanan, terutama menjelang agenda politik besar seperti pemilu dan pembangunan ibu kota baru.

Namun, sejumlah pengamat menyoroti potensi konsentrasi kekuasaan di tangan mantan petinggi polisi. Mereka mengingatkan pentingnya check and balance, terutama karena KSP memiliki akses langsung ke presiden dan berperan dalam perumusan kebijakan strategis. Di sisi lain, pergantian ini juga menandai berakhirnya era Listyo di Korps Bhayangkara, yang akan dilanjutkan oleh Komjen Pol Suyudi Ario Seto. Transisi kepemimpinan di Polri diharapkan berjalan mulus tanpa mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Ke depan, publik akan mencermati bagaimana Listyo mengemban amanah barunya, terutama dalam menghadapi isu-isu krusial seperti reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan stabilitas politik. Apakah penunjukan ini akan mempercepat agenda pemerintah, atau justru memunculkan dinamika baru dalam peta kekuatan politik nasional? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti: lanskap politik Indonesia kembali mengalami pergeseran signifikan.