Sony Terapkan Sistem Lotre untuk Pembelian PS5 Pro di Jepang, Antisipasi Kelangkaan Global
Baca dalam 60 detik
- Sony Jepang mewajibkan pembeli PS5 Pro memiliki akun Jepang dan jam terbang minimal 60 jam dalam dua tahun terakhir.
- Pendaftaran dibuka 7 Oktober, pembelian 26 Oktober–2 November, dengan lotre jika permintaan melebihi stok.
- Kebijakan ini untuk mencegah calo dan pembeli asing, sementara kelangkaan komponen diprediksi berlanjut hingga awal 2027.

Sony Jepang resmi menerapkan syarat ketat bagi konsumen yang ingin membeli PlayStation 5 Pro di Negeri Sakura. Mulai 28 September 2026, calon pembeli harus memiliki akun Sony terdaftar di Jepang dan telah memainkan konsol PS5 atau PS4 minimal 60 jam antara 27 September 2024 hingga 27 September 2026. Aturan ini menjadi tameng ganda: menekan aksi calo dan membatasi pembelian oleh wisatawan asing yang kerap memanfaatkan selisih harga.
Pendaftaran pembelian dibuka pada 7 Oktober 2026, dan hanya pemohon yang lolos verifikasi yang dapat membeli unit pada 26 Oktober hingga 2 November 2026. Jika jumlah pendaftar melampaui persediaan, Sony akan menggelar lotre. Langkah ini menandai pergeseran strategi distribusi Sony di tengah tekanan pasokan komponen global yang diprediksi berlanjut hingga awal 2027.
Kebijakan ini muncul ketika PS5 Pro sudah langka di ritel besar Amerika Serikat. Sony, seperti produsen elektronik lain, bergulat dengan keterbatasan pasokan chip dan komponen lain. Meski harga konsol naik US$150, antusiasme tetap tinggi—terlebih setelah GTA VI dipastikan sebagai judul PS5 Pro Enhanced yang mampu memaksimalkan perangkat keras canggih konsol tersebut.
"Kami menerima permintaan pembelian PS5 Pro melalui Sony Store mulai 28 September. Mohon dipahami bahwa jika jumlah permintaan melebihi stok, kami akan melakukan lotre," demikian pernyataan resmi PlayStation Jepang di akun X, seperti dikutip dari Engadget.
Bagi pasar Indonesia, kebijakan ini bisa berdampak tidak langsung. PS5 Pro selama ini menjadi buruan gamer Tanah Air, baik melalui impor resmi maupun jalur distributor tidak resmi. Pembatasan di Jepang berpotensi mempersempit pasokan global, yang pada gilirannya dapat menaikkan harga di pasar sekunder Indonesia. Para penggemar berat yang biasanya mengandalkan pembelian dari Jepang—baik melalui jasa titip maupun perjalanan pribadi—kini harus bersiap menghadapi syarat ketat dan persaingan lotre.
Selain itu, kebijakan ini mempertegas tren regionalisasi distribusi konsol. Jepang menjadi contoh pertama di mana Sony menerapkan filter berbasis perilaku pengguna, bukan sekadar antrean pembelian. Jika berhasil, model serupa bisa diadopsi di wilayah lain yang menghadapi kelangkaan serupa. Namun, ada risiko: konsumen yang sah namun baru memiliki akun atau jarang bermain bisa tergusur oleh mereka yang lebih aktif secara digital.
Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah lotre ini efektif menekan calo, tetapi juga sejauh mana Sony dapat memperbaiki rantai pasok global. Jika keterbatasan komponen berlanjut hingga 2027, konsumen di berbagai negara—termasuk Indonesia—mungkin harus menerima kenyataan bahwa membeli konsol generasi terbaru tak lagi sekadar soal uang, melainkan juga rekam jejak dan keberuntungan.



