Kasus Dugaan Pemerkosaan Berjamaah di Cornell Kembali Dibuka, Terungkap Pesan yang Mempersulit Penyelidikan

Investigasi kriminal atas dugaan pemerkosaan berjamaah di kampus Cornell University, New York, resmi dibuka kembali oleh otoritas setempat. Langkah itu diambil setelah beredarnya sejumlah pesan teks antara korban dan salah satu terlapor yang dinilai mengubah lanskap pembuktian, sekaligus memicu pertanyaan tentang bagaimana institusi hukum menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus elite Amerika Serikat.

Jaksa Distrik Tompkins County, Matthew Van Houten, mengumumkan pembukaan kembali penyelidikan pada Senin (28/9). Menurutnya, tuduhan yang muncul belakangan ini sangat berbeda dari pernyataan awal korban pada November 2024. Dalam pernyataan tertulisnya, Van Houten menegaskan bahwa laporan awal korban tidak menyebut adanya pembiusan paksa atau pemerkosaan berjamaah. Ia justru menggambarkan keterlibatan korban dalam penggunaan narkoba dan aktivitas seksual sebagai tindakan sukarela, sadar, dan konsensual. Karena itu, keputusan untuk tidak mengajukan tuntutan pada November 2024 diambil berdasarkan bukti yang ada saat itu, bukan berdasarkan gugatan perdata yang baru diajukan hampir dua tahun kemudian.

Kasus ini mencuat setelah korban, yang saat itu berusia 20 tahun dan kini telah meninggalkan Cornell, mengajukan gugatan perdata pada September 2025. Dalam gugatannya, ia menuduh tujuh pria—Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris, dan Scott Kretzschmar—telah menyerangnya di rumah fraternitas Chi Phi. Insiden itu diduga terjadi pada Oktober 2024, ketika korban datang dalam keadaan mabuk untuk mencari teman. Ia mengaku dibius dan diperkosa berulang kali selama tujuh jam oleh beberapa pria yang mengetahui keberadaannya melalui Snapchat.

Publikasi pesan teks oleh CBS News pada Selasa (29/9) menambah lapisan kompleksitas. Dalam salah satu pesan, seorang terlapor yang tidak disebutkan namanya tampak meminta maaf kepada korban atas 'bagaimana semuanya berjalan' dan mengaku ingatannya 'agak kabur'. Ia dan pria lain yang hadir menyesali karena terlalu mabuk untuk 'menghentikan dan mengusir orang sebelum keadaan menjadi tidak terkendali'. Korban membalas bahwa ingatannya juga 'sangat keruh' dan mereka semua mabuk. Ia bahkan menulis bahwa 'tidak ada hal seksual yang ilegal' dan menyatakan menyukai kebersamaan dengan pria tersebut dan satu pria lainnya. Belakangan, ia mengusulkan untuk merokok bersama lagi, 'tapi tolong hilangkan 5 miliar pria ekstra dan ketamin'.

Pengacara korban, Thomas Giuffra, membenarkan bahwa kliennya memang bertukar pesan dengan salah satu terlapor setelah kejadian. Namun, ia tidak dapat memastikan keaslian tangkapan layar yang dilihat CBS News. Giuffra menjelaskan bahwa korban saat itu berada dalam kondisi penyangkalan dan trauma, mabuk hingga tidak berdaya, dan sedang berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia menilai korban tidak ingin bersikap agresif kepada terlapor tertentu karena ingin mendapatkan jawaban.

"Pernyataan sumpah Jane Doe pada November 2024 tidak menuduh bahwa ia dibius tanpa kehendaknya atau diperkosa berjamaah. Sebaliknya, pernyataannya menggambarkan partisipasinya dalam penggunaan narkoba dan perilaku seksual sebagai sukarela, sadar, dan konsensual." — Matthew Van Houten, Jaksa Distrik Tompkins County

Van Houten juga merilis ringkasan pernyataan enam halaman yang diberikan korban kepada polisi kampus Cornell tiga minggu setelah kejadian. Dalam pernyataan itu, korban mengakui awalnya bersedia berhubungan seks dengan dua anggota Chi Phi sebelum pria lain datang dan ikut serta. Ia mengaku diberi alkohol, ganja, dan ketamin, ditampar beberapa kali, dan merasa 'tidak ada jalan keluar dari ruangan penuh pria fraternitas predator'. Dua terlapor, Kretzschmar dan Norris, membantah keterlibatan mereka melalui pernyataan kepada ABC News, baik langsung maupun melalui pengacara. Sementara itu, TMZ melaporkan bahwa Sarabia telah dipecat dari pekerjaannya di Wells Fargo, meskipun bank tersebut belum memberikan komentar.

Kasus ini menyoroti pola penanganan kekerasan seksual di kampus-kampus Amerika yang sering kali berakhir tanpa tuntutan pidana. Proses internal universitas kerap dianggap tidak memadai, sementara jalur hukum pidana terbentur pada standar pembuktian yang tinggi dan kerumitan relasi kuasa. Di Indonesia, kasus serupa juga menjadi perhatian publik, terutama setelah maraknya laporan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Meski kerangka hukum berbeda, persoalan mendasar tetap sama: bagaimana memastikan korban mendapatkan keadilan tanpa harus menghadapi stigma dan proses yang melelahkan.

Pembukaan kembali investigasi ini menjadi ujian bagi sistem peradilan Amerika Serikat dalam menangani kasus yang melibatkan institusi bergengsi. Pertanyaannya, akankah bukti-bukti baru—termasuk pesan teks yang kontradiktif—cukup untuk mengubah arah penyelidikan, atau justru semakin mempersulit upaya mencari kebenaran?